BPBD Bali Imbau Warga Gunakan Alternatif Peringatan Banjir Sambil Tunggu Alarm Resmi

Pantau - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan alternatif peringatan dini banjir sebelum sistem alarm resmi tersedia, menyusul wacana pemasangan alat tersebut menjelang puncak musim hujan.

Alarm Banjir Butuh Proses, Masyarakat Diminta Gunakan Alternatif Sementara

Imbauan ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, di Denpasar pada Jumat, 24 Oktober 2025, sebagai respons atas usulan Gubernur Bali Wayan Koster yang mendorong pemasangan sistem alarm dini banjir.

"Ya pakai alternatif lain dulu, karena peringatan dini itu kan memang kebutuhan, tapi kan tidak bisa serta merta pasang, karena ada perencanaannya juga, penganggarannya, baru nanti eksekusi", ujar Teja.

Beberapa alternatif yang disarankan untuk digunakan sementara oleh masyarakat meliputi:

• Informasi cuaca dari media sosial
• Grup WhatsApp lokal
• Kulkul banjar atau kentongan adat sebagai sinyal darurat di lingkungan desa
• Ia menekankan bahwa kesadaran terhadap potensi bencana menjadi faktor penting.

Menurutnya, pada kejadian banjir besar sebelumnya, informasi hujan lebat sebenarnya sudah tersebar namun belum direspons secara optimal oleh warga.

Perencanaan Alarm Harus Sesuai Karakter Wilayah

Teja menyatakan mendukung penuh realisasi alarm banjir dan berharap pembiayaannya bisa diakomodasi melalui anggaran dari BNPB atau Pemprov Bali.

Namun, ia menegaskan bahwa pemasangan alarm harus melalui proses teknis yang matang dan tidak bisa dilakukan secara instan.

"Ya perencanaannya juga di setiap daerah bisa beda karakter ya, nanti kan tidak asal bunyi alarm, kalau bunyi alarm lalu bagaimana, ini harus dipahami dulu, prosedur evakuasi seperti apa, kapan bunyinya, di meter berapa, itu ada perencanaannya dulu, ada perhitungannya, kemudian nanti baru eksekusinya", jelasnya.

Wacana pemasangan alarm banjir mencuat setelah sejumlah banjir besar melanda Bali, terutama akibat luapan dari sungai-sungai besar.

Sebagai respons jangka panjang, Pemerintah Provinsi Bali telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mendukung pemasangan sistem peringatan dini banjir di setidaknya empat titik sungai utama di wilayah tersebut.