Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, mengingatkan bahwa maraknya perundungan dan kekerasan digital kini menjadi ancaman serius, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam talk show bertajuk Generasi Sadar Gender: Saatnya Bergerak, Saatnya Berbicara di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 25 Oktober 2025.
"Perkembangan teknologi digital memang membawa manfaat besar, tetapi di sisi yang lain muncul ancaman yang serius, yaitu kekerasan berbasis siber, yang banyak menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak," ungkapnya.
Bentuk Kekerasan Siber Kian Beragam
Ansari menjelaskan bahwa kekerasan siber kini tidak terbatas pada penghinaan atau pelecehan daring, namun juga mencakup penyebaran konten pribadi tanpa izin, manipulasi anak untuk tujuan seksual, hingga pencurian data pribadi.
"Kondisi ini jelas semakin memperparah kerentanan terhadap perempuan dan anak di dunia maya. Bukan tidak mungkin mahasiswi di berbagai kampus di Indonesia khususnya di Madura, lebih khusus di Universitas Trunojoyo Madura juga menjadi korban," ia mengungkapkan.
Ia menambahkan bahwa dampak perundungan sangat luas, mulai dari trauma psikologis, hilangnya rasa percaya diri, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak.
"Tak jarang pula kekerasan digital menimbulkan keretakan sosial dan keluarga," kata Ansari.
Kolaborasi Semua Pihak Diperlukan
Ansari menekankan pentingnya membangun ruang digital yang aman dan adil, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pendekatan sistematis dan terstruktur.
"Komisi VIII DPR RI dan lembaga mitra seperti Kementerian Perempuan dan Anak telah berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan ruang digital, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada korban, serta memastikan platform digital memiliki tanggung jawab dan tanggap terhadap laporan kekerasan siber," jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku perundungan dan kekerasan digital, mengacu pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Saya yakin dengan adanya dukungan maksimal dari perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan komitmen dari penegak hukum, kasus kekerasan digital yang sudah menjadi ancaman serius ini bisa ditekan," tegas Ansari, yang juga merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep.
Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kesadaran
Talk show ini dihadiri oleh mahasiswa, organisasi perempuan, perwakilan pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, serta aktivis perempuan dari berbagai latar belakang.
Rektor UTM Bangkalan, Dr. Syafi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran kolektif dalam menangani kekerasan berbasis siber.
"Karena itu, kegiatan ini juga dalam rangka membangun kesadaran kolektif dalam berupaya memerangi berbagai bentuk kejahatan siber, seperti perundungan," ungkapnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
