Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk di wilayah Cirebon, Jawa Barat.
Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Prioritas Pemerintah
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Lotharia Latif, menyampaikan bahwa program KNMP merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa program ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
"Dengan Program KNMP dan revitalisasi beberapa pelabuhan, akan terjadi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia," ujar Lotharia.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih saat ini telah dimulai di 100 lokasi di seluruh Indonesia dan ditargetkan bertambah secara bertahap hingga mencapai 1.000 kampung nelayan.
Menurutnya, program ini dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, khususnya di wilayah pesisir sebagai pusat mata pencaharian masyarakat nelayan.
"Program KNMP merupakan kawasan terpadu yang menunjang seluruh aktivitas nelayan dengan disediakan pula fasilitas dan infrastruktur penting lainnya," jelasnya.
Kolaborasi Jadi Kunci, Rembug Nasional Digelar di Cirebon
Lotharia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menjamin keberhasilan program KNMP.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama agar hasilnya nyata bagi nelayan," ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, KKP juga menyelenggarakan Rembug Nelayan Nasional di Cirebon.
Forum ini menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 KKP yang dilaksanakan serentak di seluruh pelabuhan dan unit pelaksana teknis (UPT) di Indonesia, termasuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon.
"Pemerintah membuka ruang komunikasi yang baik. Kalau ada aturan yang belum pas, bisa didiskusikan bersama, termasuk bentuk intervensi agar nelayan lebih terbantu," kata Lotharia.
Melalui pendekatan berbasis dialog dan keterlibatan komunitas nelayan, KKP berharap reformasi kebijakan kelautan dan perikanan dapat berjalan inklusif dan berdampak langsung.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
