Pantau - Mahfud MD menyatakan kesiapannya jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Mahfud menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).
"Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga," ungkapnya.
Pernyataan Mahfud tersebut merupakan respons atas imbauan KPK agar dirinya melaporkan secara resmi dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.
Menurut Mahfud, tidak ada kewajiban hukum bagi seseorang untuk melaporkan dugaan korupsi kepada KPK, dan lembaga antirasuah itu juga tidak memiliki dasar hukum untuk memaksakan pelaporan.
"Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor," ia mengungkapkan.
Mahfud: KPK Sudah Tahu Sebelum Saya Bicara
Mahfud menyebut informasi mengenai dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh sudah lebih dahulu diketahui oleh KPK sebelum dirinya mengangkat isu tersebut ke publik.
"Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja," ucap Mahfud, yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Ia juga menegaskan bahwa KPK seharusnya memanggil pihak-pihak yang lebih dahulu menyampaikan informasi dan memiliki data lengkap mengenai proyek tersebut.
"Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja," tuturnya.
Saat ditanya tentang kondisi proyek kereta cepat tersebut, Mahfud menjawab santai sambil bercanda, "Ya, was-wus, was-wus, was-wus."
Respons KPK dan Sorotan terhadap Biaya Proyek
Sebelumnya, pada 14 Oktober 2025, Mahfud dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official mengungkapkan adanya dugaan mark up anggaran dalam proyek Whoosh.
Ia menyoroti bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS per kilometer.
Menanggapi pernyataan Mahfud, pada 16 Oktober 2025 KPK mengimbau agar Mahfud melaporkan dugaan tersebut secara resmi.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa KPK membuka diri terhadap informasi tambahan dari Mahfud untuk dipelajari dan dianalisis lebih lanjut.
"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).
Negosiasi dengan China Jadi Pilihan Pemerintah
Terkait rencana negosiasi utang proyek Whoosh antara Pemerintah Indonesia dan China, Mahfud menyatakan langkah tersebut memang diperlukan mengingat kondisi keuangan negara.
"Iya, memang harus negosiasi, kan? Mau apa kalau sudah begini. Enggak bisa bayar, enggak punya uang, ya negosiasi. Kan gitu, kan? Jalannya tuh negosiasi. Silakan aja," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
