Pantau - Peringatan Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momen refleksi bagi generasi muda untuk memperkuat semangat persatuan dan menegaskan tanggung jawab terhadap warisan sejarah, khususnya dalam menjaga kedaulatan arsip nasional.
Tantangan Krisis Memori Kolektif di Era Digital
Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesadaran kolektif generasi muda tentang pentingnya identitas bersama di tengah keberagaman.
Tiga ikrar legendaris—bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan—menjadi tonggak kebangsaan yang merekatkan Indonesia.
Namun di era globalisasi dan transformasi digital, bangsa ini menghadapi tantangan serius berupa krisis memori kolektif akibat lemahnya pengelolaan arsip.
Arsip sebagai sumber ingatan nasional kerap terabaikan dan bahkan terancam hilang.
Contoh nyata dari lemahnya kesadaran ini adalah belum diserahkannya arsip Pemilu Presiden 2014 dan 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Padahal, arsip bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti autentik perjalanan bangsa, sumber legitimasi hukum, dan penopang akuntabilitas publik.
Kehilangan arsip berarti kehilangan bagian penting dari ingatan bangsa.
Nilai-nilai Sumpah Pemuda harus dihidupkan kembali untuk menegakkan kedaulatan arsip nasional.
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa dalam Konteks Kedaulatan Arsip
Sumpah Pemuda mengandung tiga nilai utama: persatuan, identitas, dan kesadaran atas keberagaman.
Ketiga nilai tersebut dapat ditafsirkan ulang dalam konteks pengelolaan arsip era modern.
Pertama, "Satu Nusa" berarti kedaulatan wilayah informasi dan arsip, yang tak hanya mencakup batas geografis, tetapi juga ruang digital dan infrastruktur penyimpanan data.
Dalam konteks kearsipan, "tanah air" mencakup ruang siber tempat arsip disimpan.
Tanah air Indonesia harus dapat dibuktikan melalui arsip batas wilayah yang sah secara hukum.
Jika lembaga negara menyimpan arsip digital di server asing atau tidak menyerahkannya ke ANRI, kedaulatan arsip nasional berada dalam ancaman.
Kedaulatan arsip artinya data dan dokumen penting negara disimpan secara aman, dikelola dengan standar nasional, berada di bawah otoritas bangsa sendiri, dan bebas dari campur tangan asing.
Kedua, "Satu Bangsa" mencerminkan pentingnya identitas kolektif yang terekam dalam memori nasional.
Ikrar "berbangsa satu, bangsa Indonesia" mempertegas bahwa arsip adalah cermin identitas bangsa yang tidak tergantikan.
Arsip menyimpan memori perjuangan, kebijakan, dan dinamika sosial yang membentuk karakter bangsa.
Jika arsip hilang, rantai sejarah dan identitas nasional pun terputus.
Tanpa arsip, generasi mendatang tidak akan dapat memahami masa lalunya secara utuh.
Menyerahkan arsip pemerintahan ke ANRI bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata nasionalisme dan kepedulian terhadap jati diri bangsa.
Ketiga, "Satu Bahasa" berarti pentingnya standardisasi dan interoperabilitas sistem kearsipan.
Ikrar ini adalah simbol sistem komunikasi nasional yang terpadu.
Dalam pengelolaan arsip, bahasa persatuan berarti adanya standardisasi metadata, sistem informasi yang seragam, dan tata kelola arsip pemerintahan yang terintegrasi.
Tanpa sistem arsip yang menggunakan bahasa Indonesia secara seragam, arsip menjadi multitafsir, sulit diakses, dan rawan kehilangan makna asli.
Diperlukan penguatan regulasi kearsipan, penerapan standar metadata nasional, serta integrasi sistem e-arsip sebagai langkah konkret menegakkan nilai "berbahasa satu".
Kedaulatan arsip adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan bangsa.
Menegakkannya adalah tugas moral generasi muda yang mewarisi semangat Sumpah Pemuda.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
