Kemenhaj Siapkan Skema Murur dan Tanazul untuk Jamaah Haji 2025, Fokus pada Jamaah Lansia dan Rentan

Pantau - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memproyeksikan sebanyak 50 ribu calon haji prioritas akan mengikuti skema murur pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 mendatang.

Skema ini diterapkan untuk menghindari kemacetan serta mengurangi risiko kesehatan akibat kepadatan jamaah dan cuaca ekstrem di kawasan Masyair.

"Strategi murur ini akan tetap kami lanjutkan dengan memberikan prioritas kepada jamaah lanjut usia, disabilitas, dan pendampingnya," ungkap pihak Kemenhaj.

Skema Murur Diutamakan bagi Jamaah Rentan

Murur merupakan mekanisme pergerakan jamaah usai wukuf di Arafah dengan melintasi kawasan Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan, kemudian langsung menuju Mina.

Untuk mencegah kesalahpahaman teknis di lapangan, Kemenhaj akan melakukan sosialisasi intensif sejak di tanah air kepada para calon jamaah haji yang termasuk dalam skema ini.

"Terkait teknis pelaksanaan, kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi dan bekerja sama dengan dua syarikah pelayanan umum yang telah kami pilih," ia mengungkapkan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pelayanan yang lebih inklusif, dengan fokus utama pada kenyamanan dan keselamatan jamaah.

Strategi Tanazul untuk Kurangi Kepadatan di Mina

Selain murur, Kemenhaj juga menyiapkan skema tanazul untuk mengurangi kepadatan di tenda-tenda Mina selama puncak ibadah.

Tanazul memungkinkan jamaah yang tinggal dekat area Jamarat seperti di wilayah Syisyah dan Nawariyah untuk kembali ke hotel usai melontar jumrah, tanpa perlu menempati tenda di Mina.

Kemenhaj bersama otoritas Arab Saudi akan mengatur penempatan jamaah di hotel-hotel berdasarkan rute pergerakan dan jarak ke wilayah Mina untuk memaksimalkan efisiensi.

"Prinsip keamanan dan kenyamanan jamaah tetap menjadi prioritas agar strategi tanazul dapat direalisasikan tanpa menimbulkan masalah," jelas perwakilan Kemenhaj.

Kelompok terbang yang akan mengikuti skema tanazul akan dipersiapkan secara matang sejak dari Indonesia dan mendapatkan sosialisasi yang jelas mengenai mekanismenya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 serta meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi kelompok jamaah rentan.