Pantau - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bahwa penyerapan anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per 28 Oktober 2025 telah mencapai 70 persen.
Dalam rapat terbatas tersebut, Maruarar yang akrab disapa Ara juga menyampaikan bahwa sebanyak 205.000 unit rumah bersubsidi telah terserap dari total kuota 350.000 unit.
"Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen," ungkapnya.
"Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350 ribu juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu," lanjutnya.
"Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang prorakyat," ia mengungkapkan.
Pemerintah Bebaskan BPHTB dan PBG untuk MBR
Maruarar menjelaskan bahwa sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga digratiskan untuk kalangan yang sama.
"Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu," jelasnya.
Selain itu, pemerintah tetap menjaga suku bunga rumah subsidi sebesar 5 persen sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Renovasi Rumah Tak Layak Huni Ditingkatkan 9 Kali Lipat Tahun Depan
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga melaporkan perkembangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
"Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni," ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa tahun ini, pemerintah telah membantu renovasi sebanyak 45.000 unit rumah tidak layak huni agar menjadi layak huni.
"Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45.000 tahun ini, tahun depan menjadi 400.000," ungkapnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
