Anggota DPD RI Usulkan Pengelolaan Kereta Cepat Whoosh Dipisah dari PT KAI karena Dinilai Membebani Keuangan

Pantau - Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, mengusulkan agar pengoperasian kereta cepat Whoosh dipisahkan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mencegah beban finansial yang berkelanjutan terhadap perusahaan transportasi milik negara tersebut.

Dinilai Membebani, PT KAI Diminta Lepas dari Operasional Whoosh

Abdul Kholik menilai beban pengelolaan Whoosh membuat PT KAI kesulitan mengembangkan infrastruktur perkeretaapian nasional, seperti reaktivasi jalur lama, pembangunan jalur ganda di selatan Jawa, dan proyek kereta api di luar Pulau Jawa.

"Kasus anjloknya kereta api menjadi salah satu indikator penting bahwa ada masalah serius di PT KAI akibat beban di Whoosh," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa utang triliunan rupiah dari proyek Whoosh telah menyerap hampir seluruh keuntungan PT KAI setiap tahunnya.

"Ini karena setiap tahun PT KAI dibebani membayar hingga triliunan rupiah. Jumlah ini sangat besar dan hampir semua keuntungan PT KAI tersedot ke sana," tegasnya.

Menurut Kholik, agar PT KAI tetap dapat menjaga kualitas pelayanan dan kinerja, perlu ada langkah strategis untuk memisahkan pengelolaan Whoosh dari PT KAI.

"Selain kalau terus dibebani utang kereta api cepat Whoosh, maka saya khawatir kualitas kinerja PT KAI yang selama ini sudah memuaskan publik, akan mengalami penurunan yang serius," ujarnya.

Ia mendorong agar pengelolaan Whoosh dialihkan ke badan usaha tersendiri di bawah holding BUMN sektor transportasi, Danantara.

"Akan lebih baik apabila pengoperasian Woosh dikeluarkan dari PT KAI dan dibentuk badan usaha sendiri di bawah Danantara," jelasnya.

Penolakan Perpanjangan Jalur dan Desakan Pengusutan Proyek

Abdul Kholik secara tegas menolak rencana perpanjangan jalur kereta cepat Whoosh hingga ke Surabaya sebelum seluruh persoalan terkait utang dan indikasi korupsi diselesaikan terlebih dahulu.

"Kami menolak Whoosh diperpanjang sebelum urusan beban dan indikasi korupsi dalam proyek pembangunan kereta api dituntaskan. Maka, KPK mulai saat ini harus mengusut dan memastikannya," ucapnya.

Ia menilai penyelidikan terhadap proyek Whoosh sangat penting agar tidak terjadi kasus serupa saat proyek diperluas ke wilayah lain.

Di sisi lain, pihak lain turut memberikan tanggapan terkait kelangsungan operasional Whoosh.

Sebanyak 513 SDM Indonesia telah disiapkan untuk mengelola kereta cepat tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya menjaga kesehatan keuangan PT KAI agar tidak terhambat proyek-proyek strategis lainnya.

Evaluasi menyeluruh juga tengah dilakukan oleh Danantara terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

AHY menyatakan bahwa utang KCIC tidak boleh menjadi penghalang bagi kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya.