Penyewaan Sepeda Listrik Dinilai Mampu Pangkas Ongkos Transportasi hingga 80 Persen di Jakarta

Pantau - Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menilai penyediaan layanan penyewaan sepeda listrik dan sepeda motor listrik untuk perjalanan last mile dapat menjadi solusi efisien dalam menekan biaya transportasi masyarakat di Jakarta.

Solusi Transportasi Hemat dan Ramah Lingkungan

Ahmad menjelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik atau sepeda motor listrik mampu memangkas ongkos perjalanan masyarakat secara signifikan.
“Ongkos bisa 80 persen terpangkas. Bayangkan sepeda listrik 1 kwh bisa sekitar 60 km. Kalau sepeda motor listrik 1 kwh itu bisa 30–35 km,” ungkapnya.

Dengan asumsi tarif listrik sebesar Rp1.699 per kilowatt hour (kWh), biaya yang dibutuhkan bagi sepeda motor listrik untuk menempuh jarak 50 kilometer hanya sekitar Rp3.000.
Hal tersebut membuat biaya perjalanan tetap hemat, bahkan jika tarif Transjakarta dinaikkan dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.
“Ini untuk menciptakan semacam sarana biar bisa mempercepat, termasuk memangkas ongkos transportasi. Sekarang (tarif Transjakarta) Rp3.500, tapi ojolnya Rp15.000 sekali jalan. Ini kan tidak adil,” tambahnya.

KPBB dan KAI Bahas Proyek Penyewaan Sepeda Listrik

Ahmad Safrudin mengungkapkan bahwa saat ini KPBB sedang menjalin kerja sama dengan PT KAI untuk membahas rencana penyediaan layanan penyewaan sepeda listrik dan sepeda motor listrik di area stasiun.
“Yang last mile kami masih bahas dengan KAI untuk menyediakan sepeda listrik dan sepeda motor listrik, dengan sistem penyewaan (bagi penumpang). KAI ingin kami sewa lahannya,” ujarnya.

Rencana tersebut akan menyasar penumpang Commuter Line dan Transjakarta, dengan wilayah Jakarta sebagai lokasi proyek percontohan sebelum diperluas ke daerah lain.

Pemprov DKI Pertimbangkan Kenaikan Tarif Transjakarta

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana kenaikan tarif Transjakarta dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, Pemprov DKI memastikan bahwa 15 golongan masyarakat, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pelajar, difabel, lansia, dan kelompok tertentu lainnya, akan tetap dapat menikmati layanan secara gratis.

Selain itu, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperbaiki fasilitas armada Transjakarta demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang.