Pantau - Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong penguatan legitimasi dan reputasi kelembagaan parlemen melalui peningkatan kapasitas komunikasi publik yang berbasis digital dan inklusif.
Langkah ini diwujudkan melalui pelatihan keterampilan komunikasi kepada Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI agar mampu menyampaikan publikasi kegiatan anggota secara informatif dan kredibel.
Upaya ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja parlemen kepada masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Publikasi Kegiatan Anggota DPR RI melalui situs resmi www.dpr.go.id yang digelar di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.
Transformasi Komunikasi dan Digitalisasi Layanan Publik DPR
Indra Iskandar menekankan bahwa transformasi DPR tidak hanya sebatas reformasi struktural dan prosedural, tetapi juga menyangkut cara berinteraksi dengan publik.
“Hulunya adalah komunikasi kepada publik. Kemampuan untuk mengomunikasikan kerja nyata para wakil rakyat harus diperkuat, tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui kanal resmi DPR RI, termasuk laman khusus anggota di situs resmi DPR melalui s.id/web-anggota,” ujarnya.
Laman khusus anggota DPR RI kini menjadi etalase kinerja parlemen yang informatif, akurat, dan kredibel.
“Bukan sekadar media dokumentasi, tetapi alat komunikasi publik yang merepresentasikan citra DPR sebagai lembaga modern dan terbuka,” tambahnya.
Kepala Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI, Erdinal Hendradjaja, menjelaskan bahwa laman anggota DPR telah diperbarui agar lebih interaktif.
Tampilan baru tersebut memuat tab seperti Profil, Agenda, Kegiatan, Daerah Pemilihan, Laporan Reses/Kunjungan, dan Buku Tamu, disertai disclaimer bahwa seluruh data berasal langsung dari anggota DPR bersangkutan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam penyampaian informasi publik.
Legitimasi dan Reputasi Dibangun dari Kredibilitas
Akademisi Kunto Adi Wibowo menegaskan bahwa legitimasi lembaga publik bergantung pada sejauh mana lembaga mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dan nilai-nilai sosial.
“Legitimasi adalah tanggung jawab moral. Ia lahir dari persepsi publik terhadap pentingnya lembaga bagi sistem kenegaraan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa legitimasi kelembagaan memiliki tiga instrumen:
- Pragmatic legitimacy — publik menilai berdasarkan pemenuhan harapan kinerja.
- Cognitive legitimacy — berdasarkan rasionalitas dan logika sosial.
- Moral legitimacy — diperoleh dari sikap inklusif, akuntabel, transparan, dan partisipatif.
- Menurut Kunto, reputasi lembaga dibangun dari konsistensi capaian dan kredibilitas nyata di mata publik.
- “Reputasi dibangun dari capaian yang konsisten dan kredibilitas yang nyata,” ujarnya.
Strategi Komunikasi Dua Arah Jadi Kunci
Praktisi komunikasi publik Ira Kusno menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara DPR dan masyarakat.
Ia memperkenalkan enam tahapan Model Strategi Komunikasi:
- Mendengar (Listening)
- Diam (Strategic Pause)
- Merespon (Response)
- Membangun kredibilitas (Credibility Building)
- Melibatkan (Involve)
- Memberikan harapan (Give Hope)
“Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi bagaimana pesan itu diyakini dan dirasakan publik sebagai wujud kepedulian lembaga,” ujarnya.
Ira juga menekankan pentingnya sinergi antara tenaga ahli dan biro kehumasan DPR untuk menyajikan data akurat, memperkuat pesan publik, dan meningkatkan efisiensi konten komunikasi.
Menuju DPR Modern, Terbuka, dan Partisipatif
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Deputi Bidang Administrasi Rahmat Budiaji, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi, serta para Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.
Acara dipandu oleh moderator Indiarto Priadi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Setjen DPR RI untuk mewujudkan komunikasi publik yang profesional dan kredibel sebagai fondasi utama transformasi kelembagaan, sekaligus menguatkan legitimasi dan reputasi DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang modern, terbuka, dan akuntabel.
- Penulis :
- Aditya Yohan
