Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan pengecekan langsung kesiapan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh PT Pos Indonesia (Persero) di layanan pos universal (LPU) wilayah pelosok Bali, Minggu, 2 November 2025.
Peninjauan dilakukan di Kantor Pos Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan distribusi bantuan sosial dari Presiden Prabowo menjangkau masyarakat terpencil.
"Kenapa kita di Kantor Pos Blahkiuh, kita harapkan bisa menjangkau masyarakat hingga ke titik pelosok. LPU ini kaki tangan dari PT Pos dan dalam hal bansos adalah kaki tangan pemerintah untuk bisa masuk hingga ke titik-titik pelosok termasuk daerah 3T," ungkapnya.
Pemerintah Targetkan BLT Selesai Sebelum 20 November
Penyaluran BLT tahap pertama dimulai pada pertengahan Oktober 2025, dengan sekitar 600 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) telah menerima bantuan tunai.
Sejak Oktober, pemerintah pusat mengamanatkan penyaluran BLT kepada sekitar 35 juta KPM melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Presiden Prabowo menargetkan proses penyaluran bantuan ini rampung sebelum 20 November 2025.
PT Pos Indonesia bertugas menyalurkan bantuan kepada 17-18 juta KPM secara nasional.
Menkomdigi menyatakan ingin memastikan kesiapan infrastruktur, konektivitas lapangan, sumber daya manusia (SDM), dan kemungkinan digitalisasi untuk percepatan distribusi di masa mendatang.
"Saya tanya sisanya, katanya sisanya akan segera dilakukan di tahap berikutnya dan kesiapannya tadi saya tanya juga infrastrukturnya siap, SDM-nya siap, dan di tahap pertama Oktober lalu penerima bansos juga tidak harus antre mengular, sistem undangannya sudah tepat," ujarnya.
Digitalisasi Disiapkan untuk Efisiensi Penyaluran
Meutya Hafid menyampaikan bahwa digitalisasi bisa menjadi solusi percepatan, namun tetap menekankan pentingnya menjaga empati dalam proses distribusi bantuan.
"Tadi disampaikan mungkin masih ada keterlambatan di 1-2 titik, bagaimana jika kita percepat dengan digitalisasi tanpa mengurangi makna dan semangat bahwa digitalisasi tidak berarti menghilangkan empati atau kedekatan kita dengan penerima-penerima manfaat, jadi kita akan terus menyapa dengan penuh empati," ia mengungkapkan.
Ia juga mengapresiasi sistem penyaluran di tahap pertama yang berjalan tertib serta menjamin bahwa penerima yang berhalangan hadir akan didatangi langsung oleh petugas.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tetap sampai kepada yang berhak.
Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menyampaikan bahwa dari total 35,046 juta KPM, bantuan menyentuh sekitar 140 juta jiwa jika satu keluarga terdiri dari empat orang.
Sebanyak 16 juta KPM menerima bantuan secara reguler, sementara sisanya merupakan penerima baru.
Sebagian besar dari penerima baru belum memiliki rekening aktif sehingga penyaluran dilakukan secara langsung oleh petugas pos.
"Perlu dipastikan apakah masih aktif karena itu perlu validasi, sampai sekarang masih koordinasi, untuk Bali kami belum bisa pastikan masih menunggu dua hari data masuk, kalau sudah dapat data langsung kami aktifkan, sementara kepastian kapasitas SDM dan infrastruktur sudah siap," jelas Haris.
PT Pos Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk memvalidasi data penerima sebelum bantuan disalurkan secara fisik.
Hingga kini, data penerima di sejumlah daerah masih menunggu verifikasi resmi dari Kementerian Sosial.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Tria Dianti
