Pantau - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menegaskan komitmennya dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk yang berstatus tidak berdokumen (undocumented), di wilayah Malaysia.
Sebagian besar anak PMI di Malaysia selama ini sulit mendapatkan pendidikan formal karena persoalan status administrasi, namun KBRI berupaya menghapus hambatan itu melalui berbagai program dan kebijakan.
Perluasan Akses Melalui Sekolah dan Pusat Belajar Komunitas
Kebijakan baru yang diterapkan sejak 2023 memungkinkan anak-anak undocumented untuk bersekolah secara resmi.
Bahkan, pada tahun ajaran 2024–2025, sebanyak 85% siswa baru di sekolah Indonesia di Malaysia merupakan anak-anak PMI yang sebelumnya tidak berdokumen.
Di wilayah Sabah dan Sarawak, telah berdiri ratusan Community Learning Center (CLC) yang menampung sekitar 21.000 siswa dari kalangan anak PMI.
Sementara itu, di Semenanjung Malaysia, terdapat 78 Sanggar Bimbingan yang telah melayani sekitar 2.600 anak dalam tiga tahun terakhir sebagai bentuk sekolah informal berbasis komunitas.
Kolaborasi Universitas dan Program Orang Tua Asuh
Untuk mendukung kebutuhan tenaga pengajar, KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan 102 universitas di Indonesia melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional.
Kerja sama resmi telah ditandatangani pada September 2025 dan menjadi bentuk partisipasi aktif dunia pendidikan tinggi Indonesia dalam diplomasi pendidikan luar negeri.
Selain itu, KBRI bersama Indonesia Diaspora Network (IDN) juga menggagas Program Orang Tua Asuh untuk membantu anak-anak PMI yang kesulitan membayar iuran pendidikan di Sanggar Bimbingan.
Sistem Sekolah Indonesia dan Komitmen Pendidikan Inklusif
Sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI.
Kurikulumnya mengacu pada kurikulum nasional dan ditujukan bagi anak-anak WNI, termasuk anak diplomat, pegawai perwakilan RI, pelajar, dan pekerja migran.
"Kami terus berupaya agar anak-anak PMI, baik documented maupun undocumented, mendapatkan hak pendidikan yang layak," ungkap M. Firdaus, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur.
- Penulis :
- Gerry Eka
