Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut berorasi dalam aksi demonstrasi buruh di depan pabrik ban Michelin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (3/11/2025), mendesak agar perusahaan membatalkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) dan segera mempekerjakan kembali karyawan yang telah dirumahkan.
DPR Desak Penghentian PHK dan Kembalinya Karyawan Bekerja
Aksi demonstrasi yang dilakukan buruh ini digelar untuk menuntut kejelasan nasib para karyawan yang disebut-sebut akan terkena PHK dari perusahaan ban asal Prancis tersebut.
Sebelum menyampaikan orasinya, Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran DPR dan perwakilan buruh terlebih dahulu bertemu dengan manajemen PT Multistrada Arah Sarana, perusahaan pengelola pabrik ban Michelin.
Dalam orasinya, Dasco menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan awal antara DPR dan manajemen.
"Kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali," ungkapnya.
Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan dan sorak sorai dari para buruh yang memenuhi Jalan Pantura.
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa DPR telah meminta kepada pihak perusahaan untuk menghentikan semua proses PHK terhadap para karyawan.
Ia juga mengingatkan bahwa jika PHK tetap dilakukan, maka perusahaan wajib mengikuti perjanjian kerja dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
"Dan apabila ada proses-proses selanjutnya, agar pihak manajemen dapat melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan," ia mengungkapkan.
Dasco memberikan batas waktu hingga hari Jumat mendatang bagi perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Ia juga mengimbau para buruh untuk tetap menjaga suasana kondusif dan kembali bekerja seperti biasa.
"Kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku," ujarnya.
Organisasi Buruh Desak Kementerian Turun Tangan
Rencana PHK terhadap sejumlah karyawan PT Multistrada diduga dipicu oleh menurunnya permintaan global terhadap produk ban Michelin.
Informasi mengenai adanya rencana PHK tersebut awalnya diterima dari laporan organisasi buruh.
Menanggapi situasi ini, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota serikat pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.
Ia meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil pihak manajemen perusahaan serta Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.
- Penulis :
- Shila Glorya
