Pantau - Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto memastikan akan hadir dalam menyelesaikan persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap permasalahan tersebut.
"Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak," ungkapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin.
Rapat Koordinasi Bahas Solusi Utang
Sebelum pertemuan dengan Presiden, AHY memimpin rapat koordinasi yang membahas permasalahan keuangan proyek tersebut.
Rapat tersebut melibatkan CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, serta pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
Dalam rapat itu, semua pihak sepakat untuk ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan finansial proyek kereta cepat.
"Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta–Bandung," jelas AHY.
Ia menambahkan bahwa negara akan tetap hadir dalam proses restrukturisasi tersebut melalui peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun demikian, bentuk dukungan konkret dari APBN akan diumumkan lebih lanjut setelah proses pembahasan rampung.
Koordinasi dengan China dan Rencana Pengembangan Jalur Baru
AHY menyebutkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Danantara dan pemerintah China dalam proses negosiasi restrukturisasi utang.
Detail negosiasi belum bisa disampaikan ke publik karena proses masih berlangsung.
"Ada banyak aspek ya yang juga sedang dinegosiasikan. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Karena begini teman-teman mohon dimaklumi, negosiasi juga perlu ada ruangnya .... mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita, karena prinsipnya adalah negosiasi untuk yang terbaik untuk Indonesia," ujarnya.
AHY mengungkapkan bahwa setelah persoalan utang terselesaikan, pemerintah akan melanjutkan pengembangan proyek kereta cepat ke wilayah lain.
"Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya," tambahnya.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya telah menyampaikan usulan pengembangan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya dan Banyuwangi.
"Termasuk beberapa saat yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta–Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara keadilan, saya ulangi berbicara keadilan dan pemerataan antarwilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau," ujar AHY.
- Penulis :
- Leon Weldrick
