Pantau - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menetapkan afirmasi anggaran khusus bagi program perempuan dan anak di tingkat daerah agar tidak lagi bergantung pada inisiatif kepala daerah semata.
"Kalau tidak dikunci afirmatif, pejabat daerah bisa saja memilih untuk tidak melakukan apapun karena tidak ada porsinya bagi perempuan dan anak," ujar Veronica.
Ia menyoroti bahwa di lapangan, anggaran desa umumnya habis untuk kebutuhan fisik seperti jalan atau program pangan, sementara kebutuhan spesifik perempuan dan anak sering kali tidak mendapatkan porsi yang jelas.
Afirmasi 20 Persen dan Intervensi Strategis Lintas Kementerian
Veronica menekankan pentingnya mengunci minimal 20 persen anggaran afirmatif untuk program perempuan dan anak di tingkat lokal, agar perlindungan dan pemberdayaan tidak menjadi area abu-abu dalam perencanaan.
Contohnya, sejumlah desa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih minim fasilitas seperti rumah aman atau ruang belajar anak, yang seharusnya menjadi prioritas pembinaan berbasis kebutuhan nyata.
Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini, Kementerian PPPA mendorong adanya intervensi strategis lintas kementerian/lembaga, terutama yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG), antara lain:
- Kementerian PAN-RB
- Kementerian Keuangan
- Kementerian UMKM
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Desa
- Bappenas
- BPKP
"Kita tidak bisa hanya terus datang ketika kasus sudah terjadi. Pencegahan harus dibangun lewat sistem yang dikunci dalam perencanaan dan anggaran," tegas Veronica.
Ia menekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar slogan, melainkan instrumen kerja untuk memastikan akses, perlindungan, dan keberlanjutan pembangunan bagi setengah populasi Indonesia, yaitu perempuan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
