Pantau - Bank BJB bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperluas akses layanan keuangan bagi warga desa di Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin yang terdampak penghentian sementara aktivitas tambang dan operasional angkutan barang.
Langkah ini dilakukan melalui fasilitasi pembukaan rekening bagi calon penerima bantuan sosial guna memastikan proses penyaluran berjalan efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Program ini jadi bagian dari upaya bersama pemerintah daerah dan sektor perbankan, dalam memperkuat sistem perlindungan sosial masyarakat desa yang terdampak kebijakan penataan aktivitas tambang dan transportasi barang di kawasan tersebut,” ungkap Herfinia, Corporate Secretary Bank BJB.
Penyaluran Bantuan dan Komitmen Bank BJB
Pembukaan rekening dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan dukungan penuh dari Kantor Cabang Bank BJB Cibinong.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat oleh pemerintah daerah sebelumnya.
“Kehadiran Bank BJB di tengah masyarakat, jadi wujud komitmen bank pembangunan daerah tersebut dalam menghadirkan solusi konkret atas kebutuhan akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan,” ia mengungkapkan.
Bank BJB memastikan proses pembukaan rekening dan penyaluran bantuan sosial berlangsung cepat, aman, serta dapat dipantau secara digital berkat sistem perbankan modern dan terintegrasi.
Selain membuka rekening, Bank BJB juga memberikan edukasi dasar literasi keuangan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan secara mandiri.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
“Bank BJB terus mempertegas komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap program bantuan sosial dapat diterima masyarakat dengan mudah, transparan, dan efisien,” jelas Herfinia.
Bank BJB juga memanfaatkan ekosistem digital banking-nya untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintah daerah.
Tujuannya adalah agar distribusi bantuan sosial tidak terkendala hambatan administratif maupun geografis.
“Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan serta memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat desa terdampak kebijakan tambang,” tambah Herfinia.
Informasi terkait produk "bjb Tandamata" bisa diakses melalui kantor cabang Bank BJB, call center bjb Call 14049, atau situs resmi infobjb.id/tandamata.
Bantuan Rp9 Juta Disalurkan Bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan tunai sebesar Rp9 juta kepada warga terdampak pembatasan tambang dan transportasi di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa bantuan diberikan dalam dua tahap.
“Tahap pertama mereka mendapatkan Rp3 juta, karena perencanaannya belum terencanakan semuanya di APBD Tahun 2025. Di 2026 nanti, kita siapin lagi untuk pembayaran dua bulan ke depan. Hari ini Rp3 juta, juga sudah direncanakan di bulan Januari itu sekitar Rp6 juta. Jadi Rp9 juta dana kompensasi yang kita berikan,” ujar Dedi.
Penghentian sementara kegiatan tambang di wilayah tersebut tertuang dalam surat Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.
Penghentian ini didasari oleh persoalan lingkungan, keselamatan, kemacetan, polusi, serta kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah tengah merancang solusi menyeluruh terhadap persoalan tambang, mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
“Pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan, saya gak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi, yang tukang muat itu tanpa asuransi, saya gak mau lagi ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah dengan sangat rendah,” tegasnya.
Selain bantuan langsung tunai, Pemprov Jabar bersama Pemkab Bogor juga menjajaki kerja sama dengan Bank BJB untuk memfasilitasi sopir tambang harian agar dapat memiliki kendaraan operasional sendiri.
“Tawaran saya dengan Pak Bupati adalah, hari ini dia nyupir mobil tronton, nyupir colt diesel, kan kerja di orang. Saya itu inginnya mereka jadi tuan, punya mobil sendiri, dengan cara kerja sama pemda dengan BJB membuat kredit tanpa DP. Ada mobil tanpa DP langsung disetorin bulan depan jalan,” jelas Dedi.
- Penulis :
- Leon Weldrick
