Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam upaya mediasi konflik bersenjata di Sudan yang melibatkan militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).
Dorongan tersebut disampaikan setelah adanya permintaan dari pemerintah Sudan agar negara-negara seperti Turki dan Qatar turut dilibatkan sebagai mediator tambahan dalam proses negosiasi damai.
Sukamta menyatakan, "Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil," ungkapnya menanggapi perkembangan terbaru konflik di Sudan.
Indonesia Dianggap Punya Posisi Strategis
Pernyataan Sukamta juga merespons pernyataan Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali, yang menyampaikan keinginan Sudan agar proses mediasi dilakukan secara lebih inklusif.
Menurut Sukamta, Indonesia memiliki modal diplomatik yang kuat serta posisi strategis dalam kancah internasional untuk turut serta dalam menyelesaikan konflik Sudan.
"Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika," ia mengungkapkan.
Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia.
"Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework. Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan," tambahnya.
Krisis Kemanusiaan Mendesak Penyelesaian Konflik
Konflik di Sudan yang meletus sejak April 2023 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas, termasuk banyaknya korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.
Sukamta menekankan urgensi penyelesaian konflik mengingat situasi kemanusiaan yang terus memburuk.
Ia mengutip laporan PBB yang menyebut jutaan warga Sudan telah terpaksa mengungsi dan akses terhadap bantuan kemanusiaan menjadi sangat terbatas karena kondisi keamanan yang memburuk.
"Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan. Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini," tegasnya.
Sukamta juga menyerukan solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.
- Penulis :
- Arian Mesa
