Pantau - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan dan kondisi ekonomi di wilayah tersebut.
Fokus pada Potensi Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohammad Said, menyampaikan bahwa pemilihan Sulawesi Tengah sebagai lokasi kunjungan bukan tanpa alasan.
"Mengingat Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar, industri pengolahan smelter nikel terbesar di Indonesia. Kami ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah," ungkapnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan (DPK), Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, perwakilan Bank Himbara, serta seluruh wali kota dan bupati se-Sulawesi Tengah.
Muhidin menambahkan bahwa potensi ekonomi Sulawesi Tengah tidak hanya berasal dari industri nikel, tetapi juga sektor lain seperti sumber daya mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi ekonomi yang sangat melimpah, mulai dari sumber daya mineral, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, menjadikan Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi paling kaya di Indonesia," ia mengungkapkan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 7,95 persen (year-on-year), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12 persen (year-on-year).
"Tentunya kita berharap limpahan sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah, juga berdampak bagi pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah dan peningkatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah," tambahnya.
Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Efisiensi TKDD
Selain menyoroti potensi ekonomi, kunjungan Banggar DPR RI ini juga bertujuan untuk mengevaluasi proses penyerapan dana pembangunan dari APBN 2025, khususnya melalui skema Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Banggar ingin memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan dengan baik guna meningkatkan kualitas pembangunan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah di Sulawesi Tengah.
"Kami juga ingin melihat dan mendengar secara langsung bagaimana penerapan TKD di Provinsi Sulawesi Tengah. Apa saja persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, selama proses pencairannya maupun dalam penggunaan anggarannya. Kehadiran pejabat Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam kunker ini, diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah," jelas Muhidin.
- Penulis :
- Shila Glorya
