Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, menerima kunjungan Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.
Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah perdamaian yang berkaitan dengan konflik bersenjata yang tengah berlangsung di Sudan.
Kementerian HAM menyatakan kesiapannya untuk memberikan asistensi dalam menciptakan perdamaian di Sudan, dengan catatan permintaan resmi harus datang dari pemerintah Sudan melalui Kementerian Luar Negeri RI.
"Dari sisi Kementerian HAM, kalau ada permintaan resmi dari Sudan kepada Kementerian HAM, melalui Menteri Luar Negeri, tentu kami bisa melakukan langkah-langkah asistensi," ungkap Natalius Pigai.
Fokus Asistensi di Bidang HAM dan Rekonsiliasi
Langkah asistensi yang ditawarkan Indonesia mencakup dukungan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, penguatan rekonsiliasi, serta pendekatan-pendekatan berbasis hak asasi manusia.
"Jadi, kami tidak masuk di wilayah politik, wilayah konflik yang besar, tetapi lebih kepada bagaimana memastikan adanya rekonsiliasi, perdamaian, simpati, empati terhadap masyarakat di Sudan," ia menegaskan.
Natalius Pigai juga menyampaikan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, memberi perhatian serius terhadap konflik bersenjata di berbagai negara, termasuk Sudan.
"Maka Presiden sudah pasti telah memberi perhatian untuk ikut menciptakan perdamaian dunia," ucapnya.
Dubes Sudan Soroti Pelanggaran HAM oleh RSF
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Sudan Yassir Mohamed Ali memaparkan situasi konflik yang terjadi di negaranya, termasuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).
Menurutnya, RSF telah melakukan "kejahatan yang mengerikan" dan didukung oleh kekuatan regional maupun internasional.
"Ini sebenarnya adalah rencana dari penjajah sebelumnya untuk membubarkan Sudan. HAM telah dilanggar secara serius dan sekarang HAM juga digunakan sebagai dalih untuk campur tangan demi agenda politik," ungkap Yassir.
Yassir juga menegaskan bahwa ia menyampaikan situasi ini secara langsung kepada Menteri HAM RI karena ia percaya bahwa HAM seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi alat intervensi politik.
Ia menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan Indonesia yang konsisten terhadap Sudan, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan maupun dukungan politik.
Secara khusus, ia menyebut bahwa Indonesia telah menyuarakan dukungan bagi Sudan dalam forum Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
" Kami berharap dapat meningkatkan hubungan kita. Setelah perang berakhir, Indonesia, insyaallah, akan menjadi mitra utama Sudan dalam proyek-proyek rekonstruksi," ujarnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
