Pantau - Komite III DPD RI mendorong peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat agar memenuhi standar rumah sakit rujukan di wilayah timur Indonesia.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menekankan bahwa advokasi yang dilakukan mengacu pada prinsip pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang layak.
"RSUP ini bakal jadi rumah sakit rujukan sehingga pemerintah daerah perlu benahi fasilitas, ketersediaan dokter spesialis, dan layanan penunjang lainnya," ungkapnya.
Optimalisasi Anggaran dan Keterlibatan Manajemen
Filep menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengalokasian anggaran belanja kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Ia menyebutkan bahwa afirmasi di bidang kesehatan merupakan komitmen yang harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas tenaga medis, serta perbaikan tata kelola layanan.
"Dukungan anggaran itu sangat penting supaya RSUP ini menjadi rumah sakit rujukan yang berkualitas," ia mengungkapkan.
Setiap perencanaan anggaran, lanjutnya, harus melibatkan manajemen RSUP Papua Barat agar alokasi belanja disusun berdasarkan kebutuhan riil dalam menjawab permasalahan kesehatan di daerah tersebut.
"Misalnya, ketersediaan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya yang kompeten, supaya tidak ada lagi pasien dari Papua Barat dirujuk ke Makassar atau Jakarta," tegasnya.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Aspirasi Manajemen RSUP
Komite III DPD RI juga akan memfasilitasi pertemuan antara Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Direktur RSUP Papua Barat, para dokter, dan Kementerian Kesehatan.
Intervensi dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan sektor strategis, termasuk kesehatan, di Papua.
"Kami tentu siap memfasilitasi apa yang nanti perlu dukungan pemerintah pusat," kata Filep.
Sementara itu, Direktur RSUP Papua Barat, dr Arnold Tiniap, mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas layanan rumah sakit memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat.
Manajemen RSUP Papua Barat juga mengapresiasi kehadiran Komite III DPD RI yang telah menyerap aspirasi terkait peningkatan kompetensi sumber daya tenaga medis, penambahan fasilitas, dan perbaikan aspek pelayanan lainnya.
"Tiga tahun beroperasi tapi masih banyak yang perlu dibenahi. Sekarang sudah ada 16 dokter spesialis dari 13 layanan. Dokter spesialis juga harus didukung para medis yang terlatih," jelasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
