Pantau.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sambangi gedung Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). Kedatangannya untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
"Lapor LHKPN," ujar Pras saat baru tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/01/2019).
Meski sebenarnya KPK telah membuka layanan LHKPN melalui elektronik, Pras mengaku masih mengalami kesulitan.
Baca juga: KPK: Ada 106 Anggota DPRD DKI, tapi Tak Ada yang Laporkan Harta Kekayaan
"Kita agak sedikit kesulitan masuk ke dalam situ (aplikasi LHKPN). Agak sulit lah," ucapnya.
Politisi PDIP mengatakan KPK pernah memberikan sosialisasi mengenai cara mengisi LHKPN pada 2018.
Sebelumnya Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut DPRD DKI Jakarta salah satu lembaga legislatif di provinsi yang tidak pernah menyampaikan LHKPN selama 2018. Berdasarkan data KPK, seharusnya ada 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang berstatus wajib LHKPN.
"DKI ada 106 wajib lapor, tidak pernah ada yang melapor. Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, nol persen. Ini enggak pernah melapor. Kenapa sih enggak mau lapor? Yang lain juga lapor sebetulnya, walaupun laporannya kepatuhannya masih rendah di masing-masing," ujar Pahala dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
