Pantau - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menjadi solusi strategis untuk menghadapi dominasi ritel modern di wilayah pedesaan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Kopdes Jadi Pusat Ekonomi Rakyat Desa
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025), Yandri menjelaskan bahwa Kopdes merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk memastikan pelayanan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir pihak.
"Kopdes adalah program strategis nasional yang menjadi kata kunci untuk memastikan pelayanan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang," ujarnya.
Pernyataan ini menjadi tanggapan atas pertanyaan anggota DPR terkait cara mengatasi dominasi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha kecil dan UMKM di desa.
Yandri menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang menyediakan kebutuhan pokok warga desa, seperti sembako, pupuk, dan elpiji, sekaligus memperkuat perputaran ekonomi lokal.
"Kopdes Merah Putih akan dirancang sebagai sistem usaha bersama yang menggerakkan ekonomi desa tanpa menyingkirkan warung tradisional," tambahnya.
Pemerintah melalui Kemendes PDT kini berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun regulasi yang melindungi usaha kecil agar tetap hidup berdampingan dengan Kopdes Merah Putih.
Batasi Ekspansi Ritel Modern dan Dorong BUMDes
Dalam kesempatan yang sama, Yandri menyatakan sikap tegas terhadap ekspansi ritel modern di desa.
"Keberadaan ritel modern di desa tidak perlu ditambah lagi karena berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan pula, "Kalau saya secara pribadi atau bisa jadi sikap saya sebagai Menteri Desa, sudah cukup, tidak perlu lagi tambah," tegasnya.
Selain memperkuat Kopdes, Kemendes PDT menargetkan 20 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yandri menjelaskan, "Saat ini sudah ada sekitar 400 BUMDes yang menjadi pemasok program pangan, mulai dari beras, telur, hingga ikan, sebagai bagian dari konsep ‘dari desa, oleh desa, dan untuk desa’," jelasnya.
Upaya penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal, seperti Desa Nila di Bandung Barat, Desa Ayam, dan Desa Lele di sejumlah daerah, untuk mendorong diversifikasi usaha dan kemandirian ekonomi.
Melalui kebijakan Kopdes Merah Putih, pemerintah berharap dapat membangun sistem ekonomi alternatif di pedesaan yang melindungi pelaku usaha kecil, memperkuat peran BUMDes, serta menyeimbangkan pengaruh ritel modern di desa-desa Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
