Pantau - Pemerintah menargetkan 50 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Maluku Utara sebagai penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam upaya meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Relokasi Rumah Panggung dan Optimalisasi CSR
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dilakukan untuk berkonsultasi mengenai penerapan program-program PKP di wilayahnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan rumah masyarakat.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan merelokasi rumah panggung yang berada di atas laut ke daratan, dengan dukungan CSR dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Anggaran BSPS Nasional Naik 773 Persen pada 2026
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan komitmennya untuk meningkatkan realisasi program BSPS di Maluku Utara melalui kerja sama dan konsultasi aktif dengan berbagai pihak.
Target penerima BSPS secara nasional juga mengalami peningkatan signifikan, dari 45 ribu unit pada 2025 menjadi 400 ribu unit pada 2026.
Kebutuhan anggaran renovasi 400 ribu unit rumah itu mencapai Rp8,9 triliun, atau naik 773,5 persen dibandingkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp1,02 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut merupakan hasil arahan Presiden Prabowo Subianto dan pembahasan bersama pimpinan serta anggota Komisi V DPR.
Program BSPS dirancang untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera bersama keluarga.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
