Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

DPR Minta Gerakan Wisata Bersih Tidak Dihapus dari Program Unggulan Kemenparekraf 2026

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

DPR Minta Gerakan Wisata Bersih Tidak Dihapus dari Program Unggulan Kemenparekraf 2026
Foto: Tangkapan layar-Anggota Komisi VII DPR Samuel Wattimena dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata dan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin 17/11/2025 (sumber: ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)

Pantau - Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk tetap mempertahankan Gerakan Wisata Bersih sebagai salah satu program unggulan kementerian pada tahun 2026 mendatang.

Komisi VII Soroti Pembatasan Program Unggulan

Anggota Komisi VII DPR, Samuel Wattimena, mempertanyakan keputusan Kemenparekraf yang membatasi jumlah program unggulan hanya lima.

Ia meminta agar Gerakan Wisata Bersih tidak dihapus dari daftar tersebut dan tetap menjadi bagian dari prioritas kementerian.

"Gerakan Wisata Bersih tidak boleh dihilangkan karena belum semua pihak memahami pentingnya serta cara menerapkan standar kebersihan di destinasi wisata," ungkapnya.

Berdasarkan hasil reses, Samuel menilai Kemenparekraf belum mampu menggerakkan dinas pariwisata di berbagai provinsi hingga ke pelosok desa secara efektif.

Ia juga menyayangkan jika Gerakan Wisata Bersih digantikan oleh program lain seperti Peningkatan Keselamatan Berwisata.

Masalah Kebersihan Jadi Sorotan

Anggota Komisi VII DPR lainnya, Athari Gauthi Ardi, turut menyoroti masalah ketidaksesuaian fasilitas publik di destinasi wisata dengan standar kebersihan yang ditetapkan dalam program Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE).

Ia menyebut masih minimnya toilet dan tempat sampah di kawasan wisata, padahal jumlah wisatawan sangat tinggi karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

"Kebersihan bukan hanya soal bersih-bersih, tapi juga menyangkut ketersediaan fasilitas seperti toilet dan tempat sampah," ia mengungkapkan.

Athari juga menyinggung tantangan dalam sistem pengelolaan sampah nasional yang belum memadai, di mana sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Ia menambahkan, tingkat daur ulang formal di Indonesia masih sangat rendah.

Menurutnya, inkonsistensi regulasi di daerah terkait biaya retribusi sampah serta minimnya insentif untuk pengelolaan berbasis komunitas menghambat inisiatif lokal.

Menteri Pariwisata Tanggapi Masukan DPR

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan bahwa Gerakan Wisata Bersih baru saja menyelesaikan kegiatan terakhirnya pada Sabtu, 15 November, di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Selama tahun ini, program tersebut telah melaksanakan 14 kegiatan yang melibatkan 17 mitra dan diikuti oleh 9.000 peserta.

"Gerakan Wisata Bersih merupakan inisiatif yang melibatkan pembentukan satuan tugas, penanganan langsung di lapangan, penanaman kesadaran, dan penguatan sistem pengelolaan kebersihan destinasi," ia menjelaskan.

Kemenparekraf saat ini memiliki lima program unggulan yakni Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0, Event Berbasis IP Indonesia, Desa Wisata, dan Pariwisata Berkualitas.

Kelima program ini bertujuan memperkuat daya tahan sektor pariwisata nasional terhadap tekanan ekonomi global.

Kementerian juga menegaskan bahwa seluruh program unggulan tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat.

Penulis :
Arian Mesa