Pantau - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mendesak Kantor Wilayah Kementerian Haji (Kemenhaj) Jawa Barat untuk segera menggencarkan sosialisasi terkait penurunan signifikan kuota haji provinsi tersebut pada tahun 2026.
Penurunan kuota dianggap perlu segera disosialisasikan agar tidak menimbulkan gejolak dan kebingungan di tengah masyarakat yang sudah menunggu keberangkatan.
Pada tahun 2026, kuota haji Jawa Barat akan berkurang dari sekitar 38.723 orang menjadi 29.643 orang.
"Memang mengejutkan juga berkurangnya kuota ini. Baiknya kementerian yang mengurusi haji ini segera mensosialisasikan, karena kita harus mengedukasi masyarakat yang sudah berharap berangkat tahun ini, tapi akhirnya harus tertunda", ungkapnya.
Penurunan ini merupakan dampak dari penerapan Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengatur pembagian kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu demi pemerataan waktu tunggu antardaerah.
Kebijakan ini menargetkan masa tunggu haji rata-rata 26,4 tahun di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah Didorong Lakukan Diplomasi, Embarkasi Kertajati Dioptimalkan
Iwan juga mendorong pemerintah pusat melalui Kemenhaj untuk melakukan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi agar kuota haji nasional dapat ditingkatkan di masa mendatang.
"Mungkin nanti Komisi V DPRD Jabar segera bertemu dengan Kemenhaj untuk membicarakan dulu. Ini masalah goodwill, kebijakannya memang harus dari atas agar memastikan jemaah terlayani dengan baik", ia mengungkapkan.
Ia juga menyambut positif rencana optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Asrama Haji Indramayu sebagai embarkasi utama wilayah Jabar.
Tahun 2026, Embarkasi Kertajati akan melayani 17.314 calon jemaah haji, sementara Embarkasi Bekasi melayani 12.329 orang.
"Saya sepakat memfungsikan BIJB lebih banyak lagi, termasuk umrah juga harusnya ke sana supaya BIJB hidup, karena peluangnya besar sekali. Tinggal fasilitas Kemenag untuk asrama haji ditambah unit penginapannya agar volume keberangkatan bisa lebih besar", ujarnya.
Sistem Kuota Baru: Berdasarkan Provinsi, Bukan Kabupaten
Plt Kepala Kanwil Kemenhaj Jabar, Boy Hari Novian, menjelaskan bahwa kuota tahun 2026 sebanyak 29.643 orang terdiri dari 1.482 lansia, 205 pembimbing KBIHU, dan 123 petugas haji daerah (PHD).
Penurunan kuota disebabkan oleh perubahan sistem distribusi, dari sebelumnya berbasis kabupaten/kota menjadi berdasarkan nomor urut provinsi secara nasional.
"Tadinya pendistribusian kuota itu berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun ini didistribusikan berdasarkan nomor urut provinsi. Jadi, pada tahun ini jamaah akan diurut nomor kursinya dari yang pertama nomor kursi terkecil yang belum berangkat sampai ke 27.833 di kuota reguler murni. Sehingga, di situ baru diketahui bahwa yang akan berangkat itu sesuai dengan nomor urut", jelasnya.
Sistem ini menyebabkan perubahan signifikan pada jumlah jemaah per kabupaten/kota.
Kota Bekasi mengalami lonjakan dari 2.615 orang pada 2025 menjadi 4.964 orang pada 2026.
Sebaliknya, Kabupaten Bandung Barat turun drastis dari 1.066 orang menjadi hanya 127 orang.
Boy menegaskan bahwa sistem baru ini lebih adil karena keberangkatan ditentukan berdasarkan nomor urut, bukan alokasi wilayah.
"Jadi, jamaah yang berangkat pada tahun 2026 adalah memang jamaah yang benar-benar haknya untuk berangkat di tahun 2026. Tidak ada lagi yang menyalip antrean dikarenakan kebagian distribusi kota berdasarkan kabupaten/kota, tapi berdasarkan provinsi, ini semua akan diurut", terangnya.
Perubahan Embarkasi Demi Efisiensi Kuota
Untuk memenuhi slot kuota kloter, pergeseran embarkasi juga akan dilakukan.
Jemaah dari Bandung Raya yang sebelumnya berangkat dari Bekasi akan dialihkan ke Asrama Haji Indramayu untuk diberangkatkan melalui BIJB Kertajati.
Jemaah dari Kabupaten Bekasi juga akan diberangkatkan dari Indramayu meskipun secara geografis lebih dekat dengan Embarkasi Bekasi.
"Jadi, Kabupaten Bekasi saya mohon kelegowoan hatinya. Tolong diinformasikan juga kepada jamaahnya bahwa akan ada perpindahan embarkasi ini. Saya butuh 3.000 orang untuk menutupi kuota di Indramayu", ujar Boy.
Ia memastikan bahwa fasilitas Asrama Haji Indramayu sangat layak, mencakup empat menara penginapan setara hotel bintang tiga, klinik rawat inap, dan arena simulasi manasik haji.
Namun, layanan fast track imigrasi belum dapat diterapkan di Indramayu karena pertimbangan efisiensi dan deteksi dokumen.
- Penulis :
- Leon Weldrick
