Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan program bantuan pendidikan Gratispol tetap berjalan pada tahun 2026 meskipun menghadapi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7 triliun.
Komitmen Pemerintah di Tengah Pemangkasan Anggaran
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa anggaran program Gratispol akan dinaikkan secara signifikan sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan.
Anggaran program tersebut akan meningkat dari Rp200 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1,4 triliun pada tahun 2026.
"Gratispol tidak boleh hilang. Tahun 2026, kami pastikan tetap berjalan," ungkapnya dalam konferensi pers di Samarinda, Jumat.
Peningkatan anggaran ini bertujuan untuk memperluas cakupan penerima bantuan pendidikan.
Jumlah mahasiswa penerima bantuan diperkirakan naik drastis dari 32.853 orang menjadi antara 130.000 hingga 140.000 orang.
Bantuan ini akan diberikan kepada mahasiswa dari semester pertama hingga semester kedelapan tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Strategi Pemprov Amankan Program Prioritas
Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim diperkirakan turun dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp14 triliun pada 2026, Pemprov tetap mengambil langkah proaktif.
Seno Aji mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan anggaran sebesar Rp1,4 hingga Rp2 triliun untuk menjamin keberlangsungan program Gratispol serta program prioritas lainnya.
Bantuan pendidikan yang diberikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis untuk seluruh mahasiswa asal Kaltim di berbagai perguruan tinggi.
"Pada November–Desember 2025, semua harus selesai. Jangan sampai anggaran kembali ke kas negara," ia mengungkapkan.
Ia juga meminta seluruh perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk mempercepat proses administrasi pencairan dana menjelang akhir tahun anggaran.
- Penulis :
- Arian Mesa
