Pantau - Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong isu-isu hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional, termasuk melalui rencana penyelenggaraan forum tingkat tinggi HAM se-Asia Pasifik pada tahun 2026.
Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja dan Ketua Cambodian Human Rights Committee (CHRC), Keo Remy, yang digelar di Phnom Penh, Kamboja, pada Senin, 24 November 2025.
Menurut siaran pers dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, forum tingkat tinggi HAM Asia-Pasifik digagas sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat kerja sama, dan meningkatkan kapasitas institusi dalam menangani isu-isu HAM.
“Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia-Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM,” ungkap Natalius Pigai.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai meminta dukungan dan partisipasi dari Kamboja terhadap penyelenggaraan forum HAM itu.
Ia juga menyampaikan harapan agar Kamboja mendukung pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026.
Komitmen Terhadap Pelindungan WNI dan Penguatan Kerja Sama
Selain membahas kerja sama internasional, Natalius Pigai juga menyoroti pentingnya pelindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Pemerintah Indonesia, menurutnya, terus berupaya memperkuat kemitraan dengan negara-negara tempat WNI bekerja agar hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal.
“Kerja sama juga kami harapkan dalam memberikan pelindungan terhadap para pekerja, baik pekerja Indonesia yang ada di Kamboja, maupun sebaliknya,” ia mengungkapkan.
Menteri Senior Urusan HAM Kamboja, Keo Remy, menyambut baik inisiatif Indonesia untuk memperkuat kerja sama HAM di kawasan dan menegaskan komitmen negaranya terhadap perdamaian dan penegakan HAM.
Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama melalui program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM.
Peluncuran Program Satu Data HAM
Sebelumnya, pada Jumat, 21 November 2025, Kementerian HAM RI secara resmi memperkenalkan program Satu Data HAM.
Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan data HAM yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Data yang terintegrasi tersebut akan menjadi acuan utama dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan HAM.
“Satu Data HAM yang dapat bebas diakses oleh publik itu merupakan jendela untuk melihat pembangunan HAM yang dilakukan oleh negara maupun kondisi dan situasi HAM terkini,” ujar Pigai.
- Penulis :
- Leon Weldrick
