Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras impor tidak boleh masuk ke Indonesia, meskipun harga internasional sedang anjlok.
Amran menyampaikan sikap tegas ini usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.
"1 liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia," ungkapnya.
Pernyataan ini merespons temuan dugaan impor ilegal 250 ton beras dari Thailand oleh PT MSG di Sabang, Aceh.
Gudang beras milik perusahaan tersebut telah disegel oleh aparat hukum dengan koordinasi Kementerian Pertanian.
Amran menegaskan bahwa impor tersebut melanggar kebijakan pemerintah, yang telah melarang impor beras sejak awal tahun.
Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan bahwa impor beras tidak diperbolehkan demi menjaga kedaulatan pangan nasional.
Sabang Free Trade Zone Tidak Boleh Jadi Celah
Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus ini adalah karena Sabang merupakan kawasan bebas bea atau free trade zone.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan nasional lebih tinggi dari status kawasan tersebut.
Meskipun Sabang adalah kawasan bebas, impor beras tetap dilarang karena bertentangan dengan arah kebijakan nasional.
"Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa insya Allah tahun ini tidak impor. Sudah swasembada, lebih dari cukup (produksi dalam negeri)," ujarnya.
Amran memaparkan bahwa produksi beras nasional tahun 2025 diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton, melampaui target 32 juta ton.
"Target (produksi beras) ke kami adalah 32 juta ton (di tahun 2025). Tetapi hasilnya 34,7 juta ton. Itu di atas target," ungkap Amran.
Dampak Impor Ilegal dan Tekanan Global
Menteri Amran menyebut bahwa meski jumlah beras impor di Sabang hanya 250 ton, hal itu bisa berdampak buruk secara politik dan membentuk persepsi keliru soal ketersediaan pangan nasional.
"Apa sih artinya kalau 250 ton? Itu hanya mengganggu secara politik. Janganlah serakahnomics diulang. Kalau ada itu 250 ton, enggak ada artinya. Kecil banget. Cuma mengganggu saja," tegasnya.
Ia juga mengapresiasi Komisi IV DPR RI yang mendukung tindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal.
Amran menjelaskan bahwa motif utama pelaku adalah mencari keuntungan karena harga beras internasional sedang turun drastis.
Harga beras global anjlok dari 650 dolar AS per ton menjadi 340 dolar AS per ton.
Penurunan harga itu terjadi setelah Indonesia menghentikan impor dan membuat produsen kehilangan pasar besar.
"Jadi Indonesia membuat harga pangan dunia negara lain murah. Kenapa? Impor kita dua tahun berturut-turut 7 juta ton. Tiba-tiba kita hentikan impor, sehingga kami dilobi untuk menerima impor dari negara tetangga, tetapi tekat kita adalah swasembada," ungkap Amran.
Ia menekankan bahwa kebijakan swasembada tidak boleh dilemahkan oleh tindakan oknum tertentu.
Setiap pelanggaran impor akan ditindak tegas tanpa kompromi.
Kasus di Sabang, menurutnya, tidak menggugurkan status swasembada karena pencapaian itu ditentukan oleh produksi dalam negeri.
DPR Dukung Penindakan Hukum
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, turut menegaskan bahwa pelaku impor ilegal harus diproses sesuai hukum.
"Ini pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada beras. Jadi siapa pun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum," ujarnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
