Pantau - Pemerintah mendorong percepatan integrasi Satu Data Indonesia guna memperkuat perencanaan pembangunan dan penguatan ekonomi desa melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penguatan Perencanaan Berbasis Data Terpadu
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari penguatan kebijakan pembangunan yang lebih presisi dan berbasis bukti.
"Mewujudkan Satu Data Indonesia adalah fondasi kebijakan pembangunan yang lebih presisi, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat", ungkapnya.
Integrasi ini diperkuat melalui Rencana Induk Data Prioritas 2025–2029 yang mencakup ribuan data strategis untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah.
"Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif", ia mengungkapkan.
MoU INKUD dan BUMN untuk Ekonomi Desa
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum INKUD Portasius Nggedi bersama Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT Bukit Asam, CEO PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, Direktur Utama PT Pindad, Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), dan Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan ketenagalistrikan dan digitalisasi ekonomi desa bersama PLN, hilirisasi produk batu bara berbasis koperasi bersama Bukit Asam, penguatan usaha pangan dan perdagangan dengan PTPN IV, pengembangan alat pertanian bersama PT Pindad, serta penguatan sektor peternakan rakyat bersama ISPI dan Pinsar.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting agar koperasi desa bisa berfungsi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
"Kami ingin koperasi desa menjadi pusat produksi, distribusi, dan industri di wilayahnya", katanya.
Ferry juga menjelaskan bahwa pembangunan fisik koperasi desa sedang berjalan melalui inventarisasi lahan, pembangunan gudang dan gerai, serta penyediaan sarana distribusi.
"Dengan dukungan data terintegrasi, tahapan operasional koperasi desa akan lebih cepat dan tepat sasaran", ujarnya.
Arsip dan Sejarah Perencanaan Jadi Sorotan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito menegaskan bahwa arsip memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional.
"Arsip bukan hanya memori, tetapi instrumen pembangunan dan pertahanan nasional", ungkapnya.
Selain penandatanganan MoU, forum tersebut juga menampilkan pameran peta jalan pembangunan nasional tahun 1960–1969 untuk memperkuat pemahaman terhadap sejarah perencanaan pembangunan terintegrasi.
- Penulis :
- Shila Glorya
