Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Kemendagri Percepat Program Strategis Nasional: Fokus pada Gizi, Kesehatan, Perumahan, dan Pendidikan

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Kemendagri Percepat Program Strategis Nasional: Fokus pada Gizi, Kesehatan, Perumahan, dan Pendidikan
Foto: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (sumber: ANTARA/Ali Khumaini)

Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Jadi kami percepat lokasi-lokasi percepatan titik SPPG ini terutama di daerah 3T," ungkapnya.

Kemendagri juga terus mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung berbagai program nasional dengan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan lokal.

Dukungan untuk Kopdeskel, Kesehatan, dan Perumahan

Selama satu tahun terakhir, Kemendagri konsisten mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peningkatan kapasitas camat, kepala desa, dan lurah juga menjadi perhatian khusus dalam menyukseskan program Kopdeskel.

Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mendata lahan-lahan milik pemerintah daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan infrastruktur Kopdeskel.

"Jadi Satgas dari Kemendagri ini fokus kepada perkembangan pendataan lahan-lahan. Ada lahan milik desa/kabupaten, ada lahan milik kementerian/lembaga, BUMN yang [bisa] diproses untuk kemudian dibangun Kopdesnya," ia mengungkapkan.

Dalam bidang kesehatan, Kemendagri memberikan dukungan terhadap program Cek Kesehatan Gratis yang ditujukan bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk pengawalan terhadap penanganan penyakit tuberkulosis.

Di sektor perumahan, Kemendagri mempermudah akses rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan layanan perizinan terkait.

"Jadi Pak Menteri memberikan atensi khusus, beliau langsung turun ke lapangan mengawal ini, mempercepat proses perizinannya dan aturan-aturan yang memudahkan," jelasnya.

Pendidikan Unggul dan Ketahanan Pangan

Kemendagri juga menyatakan dukungan terhadap program Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat yang digagas untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pemerintah daerah diminta untuk memfasilitasi pelaksanaan program ini dengan menyediakan lahan, mendukung pengelolaan aset daerah, dan menyiapkan tenaga pengajar.

Dalam sektor pangan, Kemendagri mengawasi ketersediaan irigasi, pengelolaan pupuk, dan mencegah alih fungsi lahan demi mewujudkan swasembada pangan.

Program penanganan sampah juga menjadi fokus, di mana Kemendagri bekerja sama dengan berbagai mitra melalui model pengolahan waste to energy.

"Nah itu adalah dukungan kami bagi program prioritas," ujar Bima Arya.

Selain itu, Kemendagri terus menjalankan program strategis lainnya seperti pengendalian inflasi, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), fasilitasi perumusan kebijakan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan.

Penulis :
Arian Mesa