Pantau - Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal Zakaria Ali bersama tim Kemendagri meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara.
Penanganan Bencana dan Respons Pemerintah Pusat
“Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik Lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke Lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” ungkapnya.
Bencana banjir bandang dan longsor pada Senin (24/11) menyebabkan empat kecamatan di Kota Sibolga terdampak, sementara di Tapanuli Tengah tercatat 20 kecamatan terdampak.
Hujan deras sejak Senin hingga Selasa memicu longsor beruntun yang membuat ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian serupa yang dilaporkan di Aceh.
Evakuasi dilakukan hingga Selasa siang melalui pengerahan tim gabungan TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, dan Damkar.
“Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret malam ini Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan,” ujarnya.
Kesiapsiagaan Daerah dan Imbauan Antisipasi Risiko
Kemendagri sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 mengenai kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi.
Konsolidasi BPBD, Satpol PP, dan Damkar dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) yang dihadiri berbagai pimpinan daerah secara virtual.
Dalam arahannya, Safrizal menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Ia menyebut faktor cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, dan kerentanan wilayah harus diantisipasi dengan kesiapsiagaan terpadu dan terukur.
“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” katanya.
Pemerintah daerah diminta segera menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.
Apel tersebut harus melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, TNI-Polri, serta relawan seperti satlinmas dan redkar bersama pemangku kepentingan lainnya.
“Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
