Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal percepatan realisasi belanja daerah dan Transfer Kas Daerah (TKD) menjelang akhir tahun 2025, karena serapan anggaran daerah masih rendah.
Belanja Daerah Masih Rendah, Kemendagri Genjot Serapan
Saat ditemui sebelum pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/11/2025), Bima Arya menyatakan bahwa laporan terkait TKD siap disampaikan apabila Presiden memintanya.
"Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan," ucap Bima Arya kepada awak media.
Bima mengungkapkan bahwa hingga saat ini realisasi belanja daerah belum mencapai 70 persen.
"Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gapnya masih agak tinggi, belum sampai 70 persen. Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja," katanya.
Ia menambahkan bahwa Kemendagri akan melaporkan perkembangan terbaru dan terus menekan pemerintah daerah agar memaksimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.
"Kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun," ujarnya.
Dana Mengendap di Bank Disebut Akibat SILPA dan Cash Management
Menanggapi persoalan simpanan dana daerah di bank, Bima Arya menyebut bahwa masalah tersebut kini sudah jelas dan tercatat secara administratif.
Ia menjelaskan bahwa dana yang masih mengendap di perbankan disebabkan oleh mekanisme cash management, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
"Saya kira itu sudah clear ya. Jadi, simpanan yang ada di bank itu cash management, ada yang karena SILPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek," ucapnya.
Saat ditanya apakah nilai dana yang mengendap masih berada di kisaran Rp200 triliun, Bima menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi terhadap data yang sempat keliru.
"Ada beberapa yang dikoreksi karena ada salah input. Sudah disampaikan Pak Menteri juga," katanya.
- Penulis :
- Shila Glorya
