Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Penguatan Akuntabilitas TLHP, Ditjen Bina Adwil Tegaskan Komitmen Transformasi Tata Kelola

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Penguatan Akuntabilitas TLHP, Ditjen Bina Adwil Tegaskan Komitmen Transformasi Tata Kelola
Foto: (Sumber : Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI dan APIP Tahun 2005-2024 yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. (ANTARA/HO-Kemendagri))

Pantau - Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Sri Purwaningsih menegaskan komitmen direktoratnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan penyelesaian rekomendasi pemeriksaan.

Komitmen Penyelesaian TLHP dan Penguatan Tata Kelola

"Konsistensi kita dalam menyelesaikan TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) merupakan cerminan dari kesungguhan menjaga integritas. Transformasi tata kelola bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga kesiapan seluruh unit kerja untuk terus berbenah. Di berbagai agenda lintas isu, termasuk pengelolaan kawasan dan layanan publik, pola koordinasi yang akuntabel menjadi kunci keberhasilan," ungkapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP BPK RI dan APIP yang digelar Inspektorat Jenderal Kemendagri di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Sri menekankan bahwa agenda transformasi nasional seperti penguatan penanganan sampah perkotaan melalui pendekatan aglomerasi dan teknologi ramah lingkungan membutuhkan dukungan tata kelola daerah yang bersih dan kuat.

"Aglomerasi dan kolaborasi lintas daerah adalah awal dari transformasi besar, termasuk dalam pengelolaan sampah. Semua itu hanya dapat berjalan apabila tata kelola internal kita kuat, termasuk penyelesaian TLHP yang menjadi indikator kedisiplinan institusi," ungkapnya.

Rakor TLHP dan Penghargaan bagi Unit Kerja

Pada akhir penyampaiannya Sri kembali menegaskan komitmen Ditjen Bina Adwil dalam mendukung upaya perbaikan menyeluruh di lingkungan Kemendagri.

Ia memberikan apresiasi atas terselenggaranya rakor dan menyebut kegiatan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat integritas birokrasi.

Rapat koordinasi diikuti oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I, pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta pejabat yang menangani TLHP di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

Fokus rakor adalah konsolidasi penyelesaian rekomendasi TLHP BPK RI dan APIP untuk periode 2005–2024 serta mendorong penguatan sistem pengendalian internal di seluruh unit kerja.

Agenda rakor juga mencakup penyerahan penghargaan kepada Satuan Kerja yang berhasil menyelesaikan TLHP 100 persen untuk tahun 2019 hingga 2024.

Kegiatan dilanjutkan dengan Arahan Percepatan Penyelesaian TLHP oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, S.M. Mahendra Jaya, serta sesi pemutakhiran data TLHP.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Tria Dianti