Pantau - Kabupaten Mimika mencatat sejarah baru dengan meraih Harmony Award 2025 dari Kementerian Agama, menjadikannya daerah pertama di Papua yang mendapat pengakuan nasional atas keberhasilan dalam merawat kerukunan antarumat beragama.
Sinergi Pemda dan FKUB Jadi Kunci Kesuksesan
Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mimika sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi yang efektif dalam membangun toleransi dan stabilitas sosial.
"Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi Mimika, tetapi juga bagi wilayah Papua secara keseluruhan, karena inilah kali pertama Papua meraih pengakuan nasional di bidang kerukunan umat beragama," ungkap perwakilan FKUB Mimika.
Harmony Award merupakan penghargaan tahunan dari Kementerian Agama melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) RI yang diberikan kepada pemerintah daerah dan FKUB dengan kinerja unggul dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama.
Ketua FKUB Mimika, Jeffry Chris Hutagalung, menyampaikan bahwa penghargaan ganda kepada Pemda dan FKUB mencerminkan sinergi kuat antara pengambil kebijakan dan tokoh agama di Mimika.
"Selama ini, Pemda Mimika konsisten memperkuat fondasi kerukunan melalui dukungan kebijakan yang jelas, komunikasi lintas sektor, serta fasilitas yang menunjang kegiatan FKUB," ujarnya.
FKUB Mimika secara aktif mengadakan dialog lintas iman, edukasi moderasi beragama, dan penyelesaian isu-isu sensitif secara persuasif dan damai.
Kombinasi antara kebijakan pemerintah yang berpihak dan aksi nyata FKUB menjadikan Mimika sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan kerukunan terbaik di Indonesia.
Menag: Harmoni Harus Dijaga, Toleransi Bukan Sekadar Wacana
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian harmoni nasional bukan hanya prestasi administratif, tetapi amanah moral dan sosial yang harus dijaga bersama.
“Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa toleransi bukan berarti menyamakan perbedaan atau memisahkan kesamaan, melainkan menjaga kemesraan dan persahabatan dalam keberagaman.
Menag juga menjelaskan pentingnya menyatukan identitas keagamaan dengan kebangsaan melalui pelokalan nilai-nilai Indonesia dan integrasi budaya lokal.
“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
