Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

FKBI Desak Pemerintah Stabilkan Harga Pangan dan BBM di Wilayah Terdampak Banjir Bandang Sumatera

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

FKBI Desak Pemerintah Stabilkan Harga Pangan dan BBM di Wilayah Terdampak Banjir Bandang Sumatera
Foto: (Sumber : Warga terdampak banjir bandang menyantap mi instan sebagai makanan darurat di Jorong Subarang, Dusun Batua, Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Minggu (30/11/2025). Berdasarkan data dari Pemkab Solok sebanyak 62 unit rumah masyarakat rusak berat, 229 rusak sedang dan 412 rusak ringan yang tersebar di sembilan Kecamatan, 16 Nagari dan 5.420 jiwa yang terdampak bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten tersebut. ANTARA FOTO/Wawan Kurniawan/Lmo/nz.)

Pantau - Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mendorong pemerintah segera menstabilkan harga bahan pangan, BBM, dan bahan bangunan di wilayah terdampak banjir bandang.

Desakan Stabilitas Harga dan Pengawasan Ketat

“Pengawasan ketat dan sanksi tegas juga mendesak untuk ditegakkan, bagi pelaku pelanggaran atau mengambil untung secara ugal-ugalan,” ujarnya.

Banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk meninggal, hilang, dan terdampak.

Bencana tersebut juga merusak infrastruktur vital seperti transportasi, listrik, telekomunikasi, layanan kesehatan, dan fasilitas publik, sehingga distribusi kebutuhan dasar terganggu dan harga komoditas naik.

Masyarakat di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan bahan pangan, termasuk laporan lonjakan harga telur ayam hingga Rp90.000 per kilogram.

“Oleh sebab itu, musti ada langkah dan upaya radikal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemda untuk mengatasi anomali dan fenomena tersebut,” ungkapnya.

Rekonstruksi Infrastruktur dan Pengetatan Distribusi

Tulus menekankan perlunya rekonstruksi cepat terhadap infrastruktur vital meski dalam skala darurat, termasuk revitalisasi jaringan ketenagalistrikan dan penyediaan gardu serta pembangkit listrik darurat.

“Pertamina perlu menjamin pasokan BBM dengan harga normal, sementara operator telekomunikasi harus menyiapkan genset darurat untuk mengaktifkan BTS,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kelancaran akses komunikasi sangat penting untuk memperlancar distribusi logistik, khususnya pangan.

Tulus juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap distorsi pasar seperti penimbunan dan pungutan liar yang memicu kenaikan harga pangan.

Pengawasan serupa juga perlu diterapkan pada bahan bangunan seperti besi, semen, baja, dan bata yang berpotensi naik karena permintaan pascabencana meningkat.

Distribusi BBM dari SPBU resmi harus dipastikan berjalan baik agar tidak terjadi penimbunan dan penjualan di atas harga eceran resmi.

Ia turut mengusulkan pembentukan posko pengaduan dan call center untuk memantau pasokan dan perkembangan harga kebutuhan pokok serta BBM.

Tulus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan panic buying.

“Belanja lah sesuai kebutuhan dan bangun solidaritas antarwarga sebagai sesama korban bencana,” katanya.

Ia menekankan pentingnya menyalurkan donasi melalui lembaga resmi dan kredibel untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Jika melalui personal juga harus melalui person yang kredibel dan terpercaya. Ini sangat penting agar bantuan sosial dan donasi itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu,” ungkapnya.

Penulis :
Aditya Yohan