Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai warga Muara Angke yang harus membayar untuk mendapatkan air bersih sebagai bentuk ketidakadilan.
Sorotan Gubernur atas Ketimpangan Akses Air Bersih
Pramono meminta PAM Jaya meningkatkan capaian layanan air bersih di Jakarta menjadi di atas 85 persen pada 2026 dan mencapai 100 persen pada 2029.
Ia menyoroti bahwa meski peningkatan sudah terjadi, kondisi di Angke masih belum adil karena warga yang paling membutuhkan justru harus membayar untuk air bersih.
Perumda PAM Jaya sebelumnya membangun jaringan air minum perpipaan bagi warga RW 22, Kampung Nelayan, Muara Angke, setelah penantian bertahun-tahun.
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyatakan warga Muara Angke berhak mendapatkan akses air minum perpipaan yang layak, stabil, dan terjangkau, ungkapnya.
Arief menegaskan bahwa pembangunan akses air perpipaan bukan sekadar infrastruktur, tetapi bagian dari mewujudkan keadilan akses air bagi seluruh warga Jakarta.
Kondisi Warga dan Respons terhadap Pembangunan Jaringan
Selama bertahun-tahun, warga RW 22 menghadapi kesulitan air bersih dan harus menghabiskan hingga Rp1 juta per bulan untuk membeli air layak pakai.
Air tanah di wilayah tersebut payau sehingga warga bergantung pada air olahan sederhana dari RW atau pedagang keliling dengan harga Rp2.000–Rp3.000 per jeriken.
Beban biaya yang tinggi ini dianggap sangat memberatkan warga.
Setelah kondisi itu ramai dibicarakan publik, PAM Jaya melakukan pengecekan lapangan dan menemukan wilayah tersebut memang belum terhubung dengan jaringan perpipaan.
Respons warga terhadap pembangunan jaringan sangat positif karena hingga kini 200 warga sudah mendaftar sambungan baru dari total potensi sekitar 1.700 rumah.
Antusiasme pendaftaran menunjukkan harapan besar warga bahwa beban biaya air bersih akan segera menurun.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
