Pantau - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan riset dalam rangka mengidentifikasi dan mencari solusi atas hambatan nontarif yang selama ini dinilai mengganggu kinerja perdagangan nasional.
Kerja sama ini dilakukan dengan melibatkan para peneliti BRIN yang akan fokus pada riset-riset di bidang ekonomi dan keuangan guna mendukung kebijakan perdagangan yang lebih efisien dan sesuai standar internasional.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa hambatan nontarif di Indonesia masih belum sesuai dengan standar global, dan hal ini justru menciptakan beban tambahan bagi pelaku usaha di dalam negeri.
"Para pengusaha bahkan menyampaikan bahwa lebih baik impor karena dalam menjalankan usaha di dalam negeri terlalu banyak kepentingan yang harus dihadapi", ungkapnya.
Keluhan Pelaku Usaha Jadi Dasar Riset
Budi juga menyoroti keluhan dari sejumlah pelaku usaha, termasuk Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), terkait mahalnya biaya logistik dan lemahnya daya saing sebagai dampak dari berbagai hambatan yang tidak jelas.
Kepala BRIN Arif Satria menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Kemendag dengan menyiapkan tim riset yang kompeten.
"Kami akan melibatkan perguruan tinggi agar riset-riset BRIN, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, selaras dengan kebutuhan kementerian", ia mengungkapkan.
BRIN dan Kemendag akan meningkatkan intensitas komunikasi, termasuk melalui pelaksanaan lokakarya bersama, guna memetakan isu-isu strategis yang relevan pada tahun 2026.
"Kita perlu mendiskusikan isu-isu strategis 2026, mana yang penting untuk segera diriset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, hasil riset BRIN dapat menjadi fondasi bagi Kemendag dalam merumuskan kebijakan dan regulasi", ujar Arif.
Pendekatan Soft Science dan Hard Science
Arif menambahkan bahwa BRIN akan mengadakan roadshow ke berbagai daerah dan institusi agar para peneliti dapat lebih memahami kebutuhan kementerian.
"Kami ingin memastikan riset dilakukan berdasarkan kebutuhan kementerian, agar hasilnya benar-benar memberikan dampak nyata", tambahnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menyatakan bahwa hambatan nontarif akan menjadi salah satu fokus kajian prioritas BRIN ke depan.
Ia menambahkan bahwa BRIN akan mengombinasikan pendekatan soft science dan hard science dalam riset-risetnya, termasuk aspek keamanan laut dan perbandingan regulasi.
"Kami siap melakukan riset dengan pendekatan soft science dan hard science, termasuk mengkaji aspek keamanan laut dan membandingkan berbagai regulasi yang berlaku. Apakah benar hambatan tersebut murni hambatan non tarif, atau ada variabel lain yang turut mempengaruhi", tegasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
