Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Ketua Banggar DPR Sarankan Dana On Call Rp4 Triliun Difokuskan untuk Penanganan Bencana di Sumatera

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Ketua Banggar DPR Sarankan Dana On Call Rp4 Triliun Difokuskan untuk Penanganan Bencana di Sumatera
Foto: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, Jakarta, Selasa 22/7/2025 (sumber: DPR RI)

Pantau - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyarankan agar dana on call atau dana siap pakai dalam APBN 2025 sebesar Rp4 triliun dialokasikan secara khusus untuk menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran tersebut sangat penting untuk memastikan proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Penanganan Darurat Harus Dipercepat

"Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan," ungkapnya.

Said menyatakan rasa sedihnya setelah melihat sejumlah laporan media tentang adanya aksi penjarahan toko dan gudang Bulog oleh warga terdampak.

Ia meyakini bahwa tindakan tersebut dilakukan semata-mata karena belum adanya layanan tanggap darurat yang memadai, bukan karena niat kriminal.

Ia mendesak agar penyediaan kebutuhan tanggap darurat segera dipercepat dan diperluas, dengan cakupan bantuan yang mencakup tempat pengungsian yang layak, suplai makanan, layanan mandi-cuci-kakus (MCK), selimut, dan pakaian.

"Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus masif untuk menemukan korban yang hilang," ia mengungkapkan.

Ia juga menekankan pentingnya layanan pemulihan trauma, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jangka Panjang

Said menambahkan bahwa dana on call juga perlu digunakan untuk program pascatanggap darurat berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Program rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan berbagai layanan umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan infrastruktur dasar lainnya.

Sementara itu, program rekonstruksi akan difokuskan pada pembangunan kembali fasilitas publik yang rusak, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, hingga pasar.

"Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi," jelasnya.

Menurut Said, program rehabilitasi dan rekonstruksi akan membutuhkan anggaran multiyear atau tahun jamak, termasuk dari tahun 2026 dan seterusnya, mengingat besarnya skala kerusakan dan kebutuhan.

Bencana di Sumatera Sebabkan Ribuan Korban

Banjir bandang dan longsor yang disertai ribuan kayu gelondongan telah meluluhlantakkan kawasan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi, tercatat 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa mengalami luka-luka, dan 576.300 jiwa mengungsi.

Jumlah korban meninggal dan terluka masih berpotensi bertambah, sementara ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

Said menyebut bahwa bencana di tiga provinsi ini sangat memilukan dan menuntut empati serta dukacita nasional dari seluruh masyarakat Indonesia.

Ia menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban dan berharap para korban yang meninggal dunia mendapat husnul khotimah.

"Untuk memberikan respons cepat dan terintegrasi, pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini," ujarnya.

Penulis :
Arian Mesa