Pantau - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, resmi membebaskan kewajiban penggunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Kebijakan ini diambil guna memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (3/12), Bahlil menyampaikan bahwa langkah ini diambil agar masyarakat lebih mudah mengakses BBM tanpa terkendala sistem digital.
Bahlil secara langsung menyampaikan kebijakan ini saat kunjungan ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Selasa (2/12).
"Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua," ungkapnya.
Gangguan Distribusi Jadi Alasan Utama Relaksasi
Relaksasi aturan ini diberlakukan karena sejumlah kendala serius yang terjadi di lapangan.
Gangguan distribusi BBM dan listrik, putusnya jaringan internet, serta terhambatnya akses transportasi akibat longsor dan kerusakan jembatan menjadi pertimbangan utama kebijakan ini.
Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku di wilayah terdampak bencana.
Bahlil pun mengimbau masyarakat untuk tidak menyalahgunakan kebijakan ini.
"Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya, kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan," tegasnya.
Percepatan Distribusi dan Dukungan Operasional Penanganan Bencana
Kementerian ESDM berharap, dengan adanya relaksasi ini, distribusi BBM dapat berjalan lebih cepat untuk mendukung distribusi logistik, mobilisasi alat berat, dan operasional tim penanganan bencana yang masih menghadapi kendala akses.
Untuk menjamin kelancaran suplai BBM, PT Pertamina Patra Niaga telah menambah armada mobil tangki dan personel pengangkutan.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memberikan relaksasi operasional.
Relaksasi tersebut memungkinkan alokasi BBM dipindahkan antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi jika diperlukan.
Selain itu, penyesuaian terhadap perubahan jalur distribusi pascabencana juga diizinkan guna mempercepat penyaluran energi.
Wilayah Aceh turut mendapatkan kebijakan serupa dalam rangka penanggulangan bencana.
Di sisi lain, sebelumnya sempat muncul usulan dari anggota DPR agar penggunaan BBM oleh TNI tetap menggunakan barcode guna menghindari pemborosan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
