Pantau - Danantara Indonesia bersama Kementerian Keuangan tengah menyempurnakan sistem penyaluran subsidi dan kompensasi agar lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi anggaran tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.
Skema Baru untuk Efisiensi dan Keadilan
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa salah satu contoh perubahan skema terjadi di sektor pupuk.
"Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasi-nya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa skema cost plus sebelumnya memungkinkan perusahaan tetap mendapat kompensasi meskipun tidak efisien, karena pembayaran didasarkan pada biaya produksi ditambah persentase tertentu.
Dengan penyesuaian menggunakan harga pasar, diharapkan tercipta dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi.
Sinergi Pemerintah dan BUMN
Rosan menegaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan berjalan baik, termasuk dalam hal pembayaran subsidi dan kompensasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN.
"Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan," ia mengungkapkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menyampaikan bahwa pihaknya bersama Danantara terus mengkaji berbagai cara agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
"Kita analisa dan kita lihat-lihat, ternyata ada kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desain-nya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya," jelasnya.
Dibahas dalam Rapat Kerja Bersama DPR
Topik penyempurnaan subsidi dan kompensasi ini menjadi salah satu agenda dalam rapat kerja antara Danantara Indonesia dan Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI.
Pembahasan ini dilakukan dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
- Penulis :
- Shila Glorya
