Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia.
Bima menegaskan bahwa Kemendagri siap berpartisipasi dalam agenda nasional tersebut karena Musrenbang HAM memiliki peran penting dalam menjamin arah pembangunan nasional yang berbasis pada nilai-nilai HAM.
"Tentu Kemendagri mendukung itu. Kami siap bersedia (kalau diundang untuk mengisi materi)," ungkapnya.
Sejalan dengan Astacita dan Prioritas Presiden
Bima Arya meyakini bahwa pelaksanaan Musrenbang HAM Nasional selaras dengan Astacita, yaitu visi pembangunan nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Musrenbang HAM wajib menjadi perhatian khusus, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga seluruh kepala daerah.
"Ya ini kan bagian dari Asta Cita yang sifatnya mandatory harus menjadi atensi tidak hanya pemerintah pusat tapi kepala daerah juga," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah harus menginternalisasi nilai-nilai HAM secara nyata.
"Karena kepala daerah ini ujung tombak pemenuhan hak-hak dasar warga, jadi kepala daerah harus bisa memahami itu (nilai-nilai HAM)," tegasnya.
Tonggak Sejarah Baru dalam Pembangunan HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia akan menyelenggarakan Musrenbang HAM Nasional pada tanggal 8–10 Desember 2025.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa Musrenbang HAM Nasional ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting dalam pembangunan HAM sebagai aset tidak berwujud.
"Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Musrenbang HAM merupakan bagian dari rencana strategis nasional sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo yang menempatkan HAM pada butir pertama dari delapan agenda pembangunan.
Tujuan dari Musrenbang HAM Nasional antara lain untuk merumuskan langkah-langkah konkret pembangunan HAM nasional, mengarusutamakan prinsip-prinsip HAM dalam seluruh proses pembangunan, serta mendorong pencapaian target Indonesia sebagai pemimpin dunia pada tahun 2045.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
