Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menegaskan pentingnya penetapan status bencana nasional untuk musibah yang melanda Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Hal ini disampaikan menyusul kondisi keuangan daerah yang semakin menipis dalam menangani dampak kerusakan akibat bencana.
Kondisi Keuangan Daerah Menipis
Matindas menyatakan bahwa keuangan daerah yang terbatas menyebabkan penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penetapan status bencana nasional menjadi mendesak untuk memastikan dukungan penuh dari pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan dan distribusi bantuan.
"Keuangan daerah sangat terbatas, sementara kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Penetapan status bencana nasional akan memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, agar penanganan bencana ini bisa lebih efektif," ujar Matindas.
Kerusakan Besar dan Keterbatasan Akses
Setelah meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Matindas menilai skala kerusakan sangat besar, dengan banyak wilayah yang terisolasi. Hambatan utama dalam penanganan bencana adalah keterbatasan akses. Untuk beberapa wilayah, distribusi bantuan makanan dan kebutuhan penting lainnya hanya bisa dilakukan melalui helikopter.
"Akses ke wilayah terdampak sangat sulit, dan untuk beberapa daerah, bantuan hanya bisa sampai dengan menggunakan helikopter. Kami perlu dukungan lebih besar untuk memastikan bantuan bisa sampai ke semua pihak yang membutuhkan," kata Matindas.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat Diperlukan
Matindas menegaskan bahwa meskipun mitra kerja Komisi VIII, seperti BNPB dan Dinas Sosial, telah bekerja keras dalam penanganan bencana, kebutuhan daerah jauh lebih besar daripada kapasitas yang ada. Oleh karena itu, ia mendesak agar dukungan lintas provinsi dan penetapan bencana nasional segera dilakukan.
"Kami membutuhkan dukungan lintas provinsi untuk mengatasi keterbatasan ini, dan penetapan status bencana nasional sangat penting agar penanganan bencana bisa berjalan dengan optimal," ujarnya.
Pembangunan Jembatan Sementara
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga mengajukan kebutuhan mendesak, yaitu pembangunan jembatan sementara untuk menghubungkan wilayah yang terisolasi. Dengan jembatan tersebut, diharapkan distribusi bantuan bisa dilakukan lebih efektif dan mengurangi keterlambatan dalam proses pemulihan.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pemulihan
Matindas juga mengadakan pertemuan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk merumuskan langkah-langkah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Ia menekankan bahwa kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah akan menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan dan meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan dengan cepat dan tepat," tutup Matindas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
