Pantau - Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penyelenggaraan 1st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) menjadi bukti komitmen bersama dalam mencegah fraud di pelayanan kesehatan, khususnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen Pemerintah dan Tantangan Fraud di Sistem JKN
Cak Imin menyampaikan bahwa JKN yang dikelola BPJS Kesehatan terus berkembang positif sehingga kualitas layanan harus dijaga melalui upaya sistematis untuk mengatasi kecurangan.
Ia menekankan bahwa potensi fraud dapat terjadi di berbagai pihak seperti rumah sakit, tenaga medis, BPJS, masyarakat, serta seluruh pelaku yang terlibat dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2017 menunjukkan bahwa kerugian akibat fraud dan kesalahan pembayaran layanan kesehatan rata-rata mencapai enam persen.
Menurutnya, data tersebut harus menjadi dasar antisipasi dan mendorong perlunya kolaborasi berbagai pihak agar kecurangan tidak terjadi.
Cak Imin menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan fondasi utama, namun yang lebih penting adalah menciptakan sistem yang tidak memberi celah terjadinya fraud.
Peran BPJS Kesehatan dan Kehadiran INAHAFF
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa fraud dan korupsi dalam jaminan kesehatan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman yang merusak mutu layanan, keadilan sosial, kepercayaan publik, serta keberlanjutan pembiayaan.
Ghufron menyebutkan bahwa fraud muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kecil hingga besar dan bahkan terstruktur, serta semakin canggih seiring perkembangan digitalisasi layanan kesehatan.
INAHAFF hadir untuk menanamkan budaya integritas di seluruh ekosistem jaminan kesehatan.
Forum tersebut mempertemukan regulator, auditor, penyedia layanan, akademisi, pakar, penegak hukum, industri asuransi, serta mitra internasional dari berbagai negara seperti Turki, Mesir, China, Malaysia, Belgia, dan Filipina.
Dalam forum ini, para peserta akan belajar dan berdiskusi mengenai penguatan tata kelola, pencegahan penyalahgunaan data teknologi, model investigasi lintas lembaga, serta harmonisasi kebijakan dan penegakan hukum.
Ghufron menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap satu rupiah, setiap layanan, dan setiap proses dalam sistem JKN berjalan dalam koridor integritas kuat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
