Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperluas peluang kerja luar negeri melalui sosialisasi migrasi aman di Desa Fatuketi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan masyarakat mengakses jalur kerja migran yang prosedural.
Peringatan terhadap Agen Ilegal dan Pentingnya Prosedur Resmi
Wakil Menteri KP2MI, Christina Aryani, mengimbau warga agar berhati-hati terhadap agen perekrut non-prosedural yang kerap muncul di desa-desa dan mengatasnamakan berbagai pihak.
"Ada agen yang turun ke desa mengatasnamakan berbagai pihak. Kalau Bapak dan Ibu mengalami itu, cek dulu kebenarannya. Pastikan apakah agen itu resmi atau tidak. Bisa tanya ke BP3MI NTT, atau cukup telepon, WhatsApp, atau email," ungkapnya.
Christina juga menekankan pentingnya calon pekerja migran memenuhi syarat resmi sebelum berangkat.
"Usia minimal 18 tahun, tapi tidak semua negara menerima usia itu. Turki misalnya minimal 20 tahun. Selain itu, calon pekerja harus punya kemampuan bahasa asing dan kompetensi dengan sertifikat. Banyak yang berangkat tidak prosedural karena kesulitan memenuhi kompetensi. Pemda bisa bantu lewat pelatihan supaya syaratnya terpenuhi," ia mengungkapkan.
Ia menyampaikan bahwa hingga 1 Desember 2025, terdapat 351.000 lowongan kerja luar negeri, namun baru 68.000 pekerja migran yang berhasil ditempatkan.
"Peluang kerja masih sangat besar, dan negara terus membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri," katanya.
Minimnya Informasi dan Faktor Sosial Dorong Migrasi
Bupati Belu, Willybrodus Lay, mengakui bahwa masyarakat di wilayahnya masih minim informasi mengenai peluang kerja ke luar negeri.
"Pemerintah daerah belum bisa menyediakan informasi memadai bagi masyarakat yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri. Akibatnya banyak warga yang menganggur dan tersesat karena kurangnya informasi. Harapan kami, kunjungan Ibu Wamen Christina membawa angin segar untuk mengurangi pengangguran di Belu," ujarnya.
Sementara itu, Pastor Paroki Stella Maris Atapupu, RD. Gregorius Sainudin Dudy, menyebutkan bahwa berbagai faktor sosial mendorong warga bekerja ke luar daerah bahkan luar negeri.
"Banyak yang kerja karena punya utang atau terjebak pinjol. Ada juga yang pergi karena KDRT. Sebagian karena tuntutan adat, dan bekerja di luar negeri dianggap bisa memenuhi kebutuhan keluarga serta biaya sekolah anak," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pendampingan bagi keluarga pekerja migran untuk mencegah perdagangan orang dan kekerasan rumah tangga.
"Kami bermitra dengan banyak pihak untuk mencegah hal ini. Dengan data yang kami punya, kami berusaha memberikan pelayanan yang tepat," tambahnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Balai BP3MI NTT Suratmi Hamida, Plt. Camat Kakuluk Mesak Boykota, Ketua DPS Ainaba Ignasius Hale, Kepala Desa Dualius Oktobijalis Nape, PJ Persiapan Desa Lakafehan Narsi Narus, dan Pj. Kepala Desa Fatuketi Emilio Mau Buti.
- Penulis :
- Shila Glorya
