Pantau - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat, menegaskan komitmen parlemen dalam memperkuat diplomasi pengetahuan dan mendorong implementasi ekonomi biru di Indonesia.
Keterangan ini disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan United in Diversity (UID) Bali Campus pada Rabu, 3 Desember 2025.
Syahrul Aidi menekankan bahwa BKSAP DPR RI akan terus aktif membangun dialog dengan parlemen internasional demi harmonisasi regulasi global yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Kami di BKSAP akan terus aktif dalam berbagai dialog parlemen internasional, mendorong harmonisasi regulasi, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada ketahanan ekonomi, lingkungan, dan sosial", ungkapnya.
Politisi Fraksi PKS ini juga menyampaikan bahwa kerja kolektif dan optimisme adalah kunci untuk mempercepat transformasi menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Menurutnya, kehadiran UID Bali menjadi peluang strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan nasional, khususnya dalam sektor ekonomi biru dan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).
"Mulai dari Bali, mudah-mudahan kehadiran UID ini menjadi tonggak, menjadi instrumen yang menghasilkan pemimpin-pemimpin pemegang kebijakan yang betul-betul memahami perlunya keberlanjutan pembangunan", ia mengungkapkan.
Syahrul Aidi berharap seluruh prinsip ekonomi biru dan target SDGs dapat diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di Indonesia.
"Program-program, prinsip-prinsip blue economy dan butir-butir SDGs itu harus bisa diimplementasikan oleh Indonesia. Walaupun targetnya 2030, kita tetap optimis", tegasnya.
Fokus pada SDG 14 dan Pengelolaan Laut Berbasis Ekosistem
Ketua Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, juga menyoroti urgensi dari pencapaian target SDGs, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan ekosistem laut.
"SDGs itu bersifat mengikat, sehingga membutuhkan langkah luar biasa agar seluruh target dapat tercapai", ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan terhadap SDG 14 (Life Below Water) tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus lintas isu dan lintas lembaga.
"Kita tidak boleh berpikir sektoral, tapi harus berbasis ekosistem. Bahkan di beberapa negara masih terjadi praktik seperti membuang limbah ke laut dalam. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Kebijakan tidak akan pernah sempurna, tetapi harus menghasilkan dampak yang nyata", jelas Ravindra.
Kunjungan kerja Panja Ekonomi Biru ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPR RI lainnya, yaitu Habib Idrus Salim Aljufri (Fraksi PKS) dan Dewi Coryati (Fraksi PAN).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut President of United in Diversity Foundation dan Chairman of KEK Kura-Kura Bali, Tantowi Yahya, serta Chancellor United in Diversity Foundation, Suyoto.
Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi BKSAP untuk memperkuat diplomasi pengetahuan, mendorong model pembangunan berkelanjutan, dan memperluas kemitraan multisektor dalam mendukung transformasi ekonomi biru nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
