Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan negara terhadap kawasan tambang strategis di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kini menjadi pusat hilirisasi nikel nasional.
Kawasan Morowali Jadi Jantung Hilirisasi Nikel Nasional
Menurut Beniyanto, perkembangan pesat ekspansi hilirisasi mineral, khususnya nikel, menuntut tata kelola yang lebih kuat dan adaptif.
"Negara tidak boleh tertinggal dari kecepatan ekspansi industri tambang. Pengawasan harus tumbuh seiring dengan skala dan kompleksitas operasionalnya," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas di kawasan Morowali mencakup penambangan ore, pengolahan nickel pig iron (NPI) dan feronikel, serta pengembangan rantai nilai mineral yang berjalan secara intensif dan berkelanjutan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut kehadiran negara secara tegas untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan kerja, dan standar lingkungan.
Beniyanto juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap infrastruktur pendukung seperti logistik dan transportasi yang terintegrasi dalam kawasan tambang.
Dalam kawasan tambang strategis, "setiap simpul infrastruktur memiliki implikasi langsung terhadap kontrol aktivitas pertambangan, mobilitas tenaga kerja, serta arus barang tambang," ia mengungkapkan.
Perlu Regulatory Oversight yang Adaptif dan Terpadu
Beniyanto menekankan bahwa penguatan koordinasi lintas-sektor menjadi kunci dalam pengelolaan pertambangan berskala besar seperti Morowali.
Menurutnya, kementerian dan lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi, dan pemerintah daerah harus bekerja secara sinergis.
Ia menyebut bahwa pendekatan regulatory oversight yang adaptif harus diterapkan untuk memastikan transparansi rantai pasok mineral, kepatuhan terhadap reklamasi dan pascatambang, serta pengendalian dampak lingkungan berbasis data.
Pengawasan, lanjut Beniyanto, bukan untuk menghambat investasi atau memperlambat hilirisasi, tetapi sebaliknya, "pengawasan yang konsisten justru diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan sejalan dengan kepentingan nasional."
"Kepastian hukum dan konsistensi pengawasan", menurutnya, akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha serta melindungi kepentingan negara dan daerah.
"Kita mendukung hilirisasi dan penguatan industri tambang. Namun, negara harus hadir secara aktif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di kawasan tambang strategis seperti Morowali benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan nasional," tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyebut Morowali sebagai "jantung hilirisasi nikel Indonesia".
Oleh karena itu, "penguatan pengawasan negara yang kritis namun konstruktif menjadi kunci agar kawasan tambang tersebut dapat terus memberikan manfaat optimal bagi daerah, industri nasional, dan negara dalam jangka panjang," pungkasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
