Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memulai revitalisasi awal sekitar 20.000 hektare tambak di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) guna meningkatkan produktivitas perikanan budi daya.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menyatakan bahwa revitalisasi dilakukan menyusul catatan KKP mengenai luas total tambak di kawasan tersebut yang mencapai sekitar 78.550 hektare.
"Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare," ungkapnya dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.
Fokus Awal Empat Kabupaten
Tahap awal program ini akan difokuskan pada empat kabupaten, yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Haeru menjelaskan bahwa produktivitas tambak di wilayah tersebut masih tergolong rendah, dengan hasil maksimal hanya sekitar 0,6 ton per hektare per tahun.
"Produktivitas maksimal hanya 0,6 ton per hektare per tahun," ia mengungkapkan.
Revitalisasi ini diharapkan membuat tambak lebih produktif dan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pembudidaya.
Proyek Percontohan dan Pendekatan Ekonomi Biru
Sebagai bagian dari penguatan program, KKP telah menyiapkan proyek percontohan termasuk modeling budi daya nila salin di Karawang, Jawa Barat.
Pada proyek tersebut, KKP telah menyelesaikan pengembangan 84 hektare pada fase pertama, kemudian menambahkan 230 hektare, sehingga saat ini total telah mencapai 315 hektare dari potensi maksimal 400 hektare.
Proyek nila salin ini disiapkan sebagai pusat pembelajaran atau center of excellence untuk budi daya nila salin skala industri.
" Kami ingin produksi meningkat, tetapi ekologi tetap terjaga," ujar Haeru.
Revitalisasi tambak ini juga sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang dicanangkan KKP, yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekologi dan keekonomian.
Untuk tahap saat ini, Haeru menyebut bahwa KKP masih dalam tahap persiapan dan penyiapan lahan, serta menunggu dukungan anggaran sebelum pelaksanaan dilakukan secara penuh.
Upaya ini akan melibatkan koordinasi lintas pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi hingga media.
- Penulis :
- Arian Mesa
