Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Aceh Libatkan UNDP dan UNICEF Tangani Dampak Banjir Bandang dan Longsor

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemerintah Aceh Libatkan UNDP dan UNICEF Tangani Dampak Banjir Bandang dan Longsor
Foto: Dokumen - Foto udara pasca banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang Rabu 3/12/2025 (sumber: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Pantau - Pemerintah Aceh secara resmi meminta bantuan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF), untuk menangani dampak pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

Keterlibatan Lembaga Internasional Didasarkan pada Pengalaman Tsunami 2004

"Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional", ungkap pernyataan resmi pemerintah setempat.

Permintaan tersebut didasarkan pada pengalaman penanganan bencana tsunami 2004 silam yang melibatkan UNDP dan UNICEF secara efektif.

"Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF", ujar perwakilan Pemerintah Aceh.

Kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta penguatan layanan kemanusiaan di wilayah terdampak.

Ratusan Relawan Terlibat, Lembaga Nasional dan Internasional Turut Ambil Bagian

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga telah bergabung dalam upaya penanganan bencana di Aceh, dengan total 1.960 relawan yang terdaftar melalui Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari organisasi lokal, nasional, hingga internasional, yang terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan di lapangan.

Keterlibatan para relawan dan lembaga ini diharapkan dapat memperkuat upaya tanggap darurat dan pemulihan yang tengah dilakukan oleh pemerintah, termasuk TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan (ormas/OKP), serta masyarakat Aceh secara mandiri.

Beberapa lembaga yang telah terdaftar di antaranya adalah Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyoe.

"Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini", ungkap Pemerintah Aceh dalam pernyataan penutupnya.

Penulis :
Arian Mesa