Polisi Menyiagakan 2.154 Personel untuk Mengamankan Aksi Demo Nelayan di Kawasan Monas

Pantau - Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 2.154 personel gabungan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan dalam aksi unjuk rasa nelayan yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis, 18 Desember 2025.

Pengamanan Humanis di Sekitar Monas

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa aparat kepolisian siap mengamankan jalannya aksi dengan mengedepankan pendekatan profesional dan persuasif.

Ia menyatakan, "Kami siap melayani para pengunjuk rasa dan mengedepankan profesionalisme serta sikap persuasif di lapangan," ungkapnya.

Sebanyak 2.154 personel gabungan dari unsur Polda, Polres, dan Polsek jajaran dikerahkan dan disebar di sejumlah titik strategis di kawasan Monas.

Penyebaran personel dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

Kapolres menegaskan bahwa seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diminta mengedepankan pendekatan humanis selama bertugas.

Imbauan Tertib dan Rekayasa Lalu Lintas

Susatyo mengingatkan pentingnya penyampaian pendapat secara tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia mengimbau, "Sampaikan pendapat dengan santun, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, tidak melawan petugas keamanan, dan taat pada aturan yang berlaku," katanya.

Polisi juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk menghindari kawasan Monas dan sekitarnya guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional apabila terjadi lonjakan massa atau gangguan keamanan di sekitar lokasi aksi.

Aksi unjuk rasa yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Nelayan Indonesia bersama sejumlah elemen massa tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Massa aksi menyuarakan tuntutan agar pemerintah meninjau kembali rencana naturalisasi kapal asing yang dinilai berdampak negatif bagi nelayan.

Selain itu, isu kebijakan penangkapan ikan terukur dan sejumlah kebijakan lain yang menyangkut kepentingan nelayan turut disampaikan dalam aksi tersebut.