
Pantau - Aktivitas pelayanan publik di seluruh area perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tetap berjalan normal setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 18 Desember 2025.
Seluruh perangkat daerah yang membidangi pelayanan publik tetap beroperasi seperti biasa meskipun penyidik KPK melakukan penyegelan sejumlah ruangan di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi.
Pemerintahan Tetap Berjalan
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya menegaskan bahwa roda pemerintahan tidak boleh terhenti akibat proses hukum yang sedang berjalan.
“Pemerintahan tidak boleh berhenti. Semua kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Hudaya.
Ia memastikan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung normal.
Kegiatan pemerintahan yang tetap berjalan di antaranya pelaksanaan apel Hari Bela Negara.
Apel Hari Bela Negara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
Sikap Wakil Bupati dan Penyegelan Kantor
Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan Kabupaten Bekasi tetap berjalan meskipun Bupati Bekasi terjaring operasi tangkap tangan.
“Yang pasti hari ini aktivitas di Kabupaten Bekasi tetap seperti biasa, pemerintahan berjalan dengan normal dan lancar,” ujar Asep.
Asep mengaku belum menerima konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum terkait operasi tangkap tangan tersebut.
Ia menyampaikan, “Saya belum bisa mengatakan apa-apa karena informasinya masih baru dan simpang siur,” ungkapnya.
Asep juga berharap situasi tetap kondusif dan seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Ia mengaku sempat berkomunikasi dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dua hari sebelum operasi tangkap tangan dan tidak ada masalah yang disampaikan saat itu.
Menurut Asep, komunikasi tersebut hanya membahas tugas dan agenda rutin kepala daerah, termasuk pemberitahuan disposisi ke Babelan karena Bupati akan ke Bandung.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK dikabarkan mengamankan 10 orang termasuk Bupati Bekasi untuk diperiksa lebih lanjut.
Penyidik KPK juga menyegel sejumlah ruangan di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi, di antaranya ruang kerja Bupati Bekasi, ruang Dinas Cipta Karya, ruang Dinas Binamarga, serta ruang Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga.
- Penulis :
- Aditya Yohan







